Wakil Ketua Komisi II, Aria Bima. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar, Rabu (26/2). Adapun tujuan rapat antara lain meminta masukan terkait evaluasi Pilkada Serentak 2024 hingga penataan sistem pemilu pada masa mendatang.
"Yang pertama, (agenda) kita masukan terkait evaluasi serentak nasional 2024," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Politikus PDIP ini menegaskan, Komisi II DPR merasa perlu mendengarkan masukan dari pakar kepemiluan maupun hukum guna memperoleh perspektif akademis terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia.
"Kami percaya dari kalangan akademisi akan lebih adil dan lebih jujur karena sandarannya adalah kebenaran-kebenaran akademis dalam melihat realitas, dalam memotret, berbagai hal yang terkait dengan pemilu," terang Aria Bima.
Politikus PDIP itu menjelaskan bahwa agenda rapat juga untuk mendapatkan masukan terhadap penataan sistem pemilu di Indonesia ke depan.
Aria Bima mengatakan hampir setiap lima tahun Undang-Undang Pemilu dilakukan perubahan demi perbaikan pelaksanaan pemilu di Tanah Air.
"Karena kami ingin selalu memperbaiki bangunan hukum, sandaran hukum di dalam kita berdemokrasi. Setelah juga melihat praktik-praktik per lima tahunan (pemilu) yang plus minusnya itu selalu ada," ucapnya.
"Dari ruangan inilah kita berharap pemilu yang semakin demokratis, pemilu yang semakin menunjukkan kualitas kita di dalam melakukan fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, juga merumuskan berbagai hal, termasuk anggaran pemilu, dengan keinginan bahwa pilihan kita berdemokrasi adalah cara kita bisa membawa bangsa ini lebih maju, lebih bermartabat," timpalnya.
Sejumlah pakar pemilu yang hadir dalam RDPU Komisi II DPR pada hari ini, di antaranya Peneliti Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim dan Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini.
Kemudian, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustiyanti, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi yang hadir secara daring.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi II PDIP Aria Bima pakar sistem pemilu
