Anggota DPR RI Novita Hardini. (Foto: Dok. JPNN)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menyoroti dampak sosial ekonomi dari pembangunan kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Menurut dia, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar.
"Narasi laporan yang kami terima memang menyenangkan telinga, mulai dari banyaknya event dan MICE tingkat nasional serta internasional. Namun, apakah masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di sini?" Kata Novita, dalam keterangan persnya, Kamis (27/2).
"Laporan yang saya baca justru menunjukkan tantangan ekonomi masyarakat semakin sulit. Banyak anak di bawah umur harus bekerja demi kebutuhan makan sehari-hari. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah yang sudah berkepanjangan ini? Isu lingkungan juga demikian, pengelolaan sampah pun belum terselesaikan," imbuhnya.
Ia mengatakan pembangunan KEK seharusnya membawa kesejahteraan, dan anak-anak tetap bisa bersekolah. Kondisi tersebut, kata Novita, adalah peringatan, karena pariwisata berkeadilan harus menjadi prioritas.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah lebih proaktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata, termasuk melalui regulasi yang lebih ketat terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal.
"Kami di Komisi VII akan terus mengadvokasi penyelesaian permasalahan ini dalam ruang-ruang rapat DPR ke depan, utamanya dalam mempersiapkan RUU Kepariwisataan. Jangan sampai pembangunan yang megah hanya dinikmati segelintir pihak," tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Novita Hardini KEK Mandalika pariwisata
