Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman menyebut penyelesaian kasus pagar laut sepanjang 30,6 Km di perairan Tangerang, Banten, tidak bisa diterima oleh nalar yang sehat.
Politikus PDIP itu pun menekankan bahwa pengungkapan identitas pemilik pagar laut sepanjang `setengah tol jagorawi` oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu bahkan menghina akal sehat publik.
KKP mengungkap bahwa pemilik pagar laut itu Kepala Desa Kohod bin Asip dan bawahannya berinisial T. Padahal, jauh sebelum keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, Agung Sedayu Group sudah lebih dulu mengakui kepemilikan pagar laut tersebut.
"Maka tidak heran kemudian penyelesaiannya pun menghina akal sehat, kenapa menghina akal sehat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri (Skato Wahyu Trenggono) ada 196 kasus yang sudah diungkap kementerian pelakunya semua perusahaan, bisa disebutkan Pak Menteri perusahaan apa saja, giliran pagar laut yang kokoh dan panjang pelakunya cuma inisial kan menghina akal sehat namanya," kata Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama KKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).
Alex bahkan menyindir kerja Menteri KP Sakti yang memang tidak serius menyelesaikan polemik `kavling laut` tersebut. Menurutnya, Menteri KP Sakti sibuk mendeteksi ikan dan kapal hingga lupa punya tanggung jawab menuntaskan persoalan pagar laut tersebut.
"Mohon izin Ibu Ketua (Ketua Komisi IV DPR Titik Hediati Hariyadi) bukan maksud ingin mengulang, tapi ini harus disampaikan, sedari awal kasus ini memang tidak masuk di akal, tidak masuk di akal karena KKP sibuk mendeteksi ikan dan kapal, luput mendeteksi pagar laut yang panjangnya 30,6 Km. Kalau minjam istilah Ibu Ketua itu setengah tol jagorawi," ucapnya.
Legislator Dapil Sumatera Barat I itu mengingatkan jika Komisi IV DPR, termasuk publik tidak boleh hanya terpaku pada kasus ini. Dia pun menyatakan semua pihak seolah dipaksa menerima realita bahwa kasus pagar laut memang benar-benar tidak bisa diselesaikan.
"Tapi ini realita ya Pak, tapi kita juga harus melangkah ke depan tidak mungkin lagi terpaku dengan ini terus-terusan," katanya.
Untuk itu, Alex hanya mengingatkan bahwa Menteri KP Sakti beserta jajaran disumpah untuk menjalankan amanah dengam sebaik-baiknya dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Dia berharap Menteri KP Sakti dan jajaran benar-benar menggunakan kemampuannya untuk bekerja sekuat-kuatnya mengungkap `rumah produks` dari pagar laut tersebut.
"Pak Menteri, Pak Wamen, dan jajaran, berdasarkan sumpah janji Bapak Ibu sekalian, berdasarkan amanah yang diberikan mohon kiranya bekerja keras lah, berkoordinasi lah, melapor lah, atau apa pun, gunakan kemampuan Bapak Ibu semua sekuat-kuatnya untuk mengungkap siapa sih rumah produksinya," kata Alex.
"Kalau kawan-kawan mengatakan aktor intelektual ini bukan lagi kelas itu Pak, ini kelas production house, saya yakin kita semua di sini ada merah putih di dada kita, kita semua yang ada di sini pernah disumpah oleh janji jabatan kita. Ingatlah itu," timpalnya.
Alex juga berharap ke depan KKP tidak membuat penyelesaian kasus yang menghina akal sehat publik. Dia mengingatkan penyelesaian-penyelesaian kasus di luar nalar dapat memantik amarah publik.
"Jadi saya mohon Pak, jangan lagi kemudian kita menghina akal sehat publik yang akhirnya tersumbat dan meletup dalam bentuk amarah yang tidak bisa kita atasi lagi," tegasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat dua perusahaan yang tercatat sebagai pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sebagian besar pagar laut tersebut, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Keduanya merupakan anak usaha dari Agung Sedayu Group.
Kepemilikan pagar laut itu baru-baru ini diakui langsung oleh Agung Sedayu Group. HGB dari `kavling` laut itu didapat Agung Sedayu Group melalui anak usahanya PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS).
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV Alex Indra Lukman pagar laut KKP Agung Sedayu Group
