Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno soal aliran uang terkait kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.
Lembaga antikorupsi menduga Japto menerima aliran uang terkait perizinan metrik ton batu bara dari tersangka Rita Widyasari. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa Japto pada Rabu, 26 Februari 2025.
“Yang bisa disampaikan adalah didalami terkait penerimaan metrik ton tersebut demikian,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat, 28 Februari 2025.
Adapun Japto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita Widyasari.
Namun demikian, Tessa enggan menjelaskan lebih rinci soal proses penerimaan atau proses perencanaan maupun pelaksanaan dalam perkara ini.
"Secara detail itu sudah masuk materi dan saya tidak bisa menginfokan lebih jauh," kata Tessa.
Untuk diketahui, KPK kembali menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Rita diduga menerima gratifikasi jutaan dolar berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.
Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.
Rita dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.
KEYWORD :KPK Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari Ketua Umum PP Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno
