Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji mengingatkan ancaman berbahaya sedang mengintai PT Pertamina. Hal itu terkait kepercayaan publik terhadap isu produk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.
Mencuatnya isu pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar kasus dugaan korupsi di PT Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.
"Pemerintah dan pertamina harus memberikan informasi sejelas-jelasnya apakah memang terjadi oplosan atau tidak," kata Sarmuji kepada wartawan, Jakarta, Jumat, (28/2).
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengingatkan bahayanya jika isu pengoplosan BBM tersebut tidak segera dijelaskan pemerintah dan Pertamina ke publik. Apalagi, kata dia, masyarakat sudah terlanjur percaya dengan isu tersebut.
"Masyarakat sudah terlanjur percaya terjadi pengoplosan sementara pertamina membantah dan Kejagung sendiri memberikan klarifikasi. Ini berkaitan dengan psikologi masyarakat dan kepercayaan terhadap produk pertamina," ucap Sarmuji.
Sekjen Partai Golkar itu berharap pemerintah punya langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Terlebih, kata dia, umat muslim saat ini segera menjalani bulan Ramadan.
Menurut Sarmuji, kecekatan pemerintah menyelesaikan polemik pengoplosan menentukan nasib BBM produk Pertamina pada masa libur Lebaran nanti.
"Apalagi ini menjelang Ramadan dan Lebaran yang orang punya hajatan mudik. Pertamina menguasi jaringan distribusi se-Indonesia, kalau produknya tidak dipercaya akan berbahaya," tegas Sarmuji.
Sebelumnya, isu pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax pertama kali terungkap saat Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi minyak mentah di Pertamina. Kejagung menyebut modus operandi dari praktik rasuah itu, yakni mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.
Diketahui, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang PertaminaInternasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.
Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
KEYWORD :Komisi VI DPR Sarmuji Ancaman Bahaya Pertamina Pertamina Patra Niaga Korupsi Pertamina Kasus Pe
