Polri Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi di Sulawesi Tenggara. (Foto: Jurnas/Ira).
Jakarta, Jurnas.com- Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan tindak pidana penyelewengan penyalahhunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terjadi di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan hasil penyelidikan yang dilakukan menemukan gudang penampungan BBM subsidi ilegal di Lorong Teppoe, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara.
“Kami menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga truk tangki, sejumlah tandon, dan solar subsidi yang telah disalahgunakan, serta ditemukan pula alat-alat yang digunakan untuk memindahkan dan menjual BBM subsidi ilegal tersebut,” ujar Nunung dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).
Nunung mengungkapkan modus operandi dari kegiatan ilegal tersebut yakni pemindahan solar subsidi yang semestinya didistribusikan dari truk pengangkut ke SPBU dan SPBU-Nelayan. Namun, Nunung melanjutkan, solar subsidi itu dipindahkan ke gudang penimbunan tanpa izin, dan selanjutnya dipindahkan ke tangki industri untuk dijual dengan harga non-subsidi.
“Kami juga menemukan adanya pengelabuhan GPS pada truk pengangkut, sehingga keberadaan truk yang mengangkut BBM subsidi bisa dimanipulasi,” tuturnya.
Total BBM subsidi yang disita dari pengungkapan itu yakni mencapai 10.957 liter yang merupakan sisa hasil penyalahgunaan sebelumnya. Dalam kasus tersebut juga proses yang telah dilakukan yakni melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, di mana diantaranya terdapat beberapa pihak yang diduga terlibat.
Adapun beberapa pihak yang terlibat yakni Saudara BK selaku pengelola gedung yang digunakan untuk menimbun, Saudara A selaku pemilik SPBU-Nelayan di Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, serta Saudara T yang bertanggung jawab atas penyediaan armada truk pengangkut, dan oknum pegawai PT PPN yang diduga memberikan perbantuan dalam proses penebusan BBM subsidi ke PT Pertamina. Dugaan penyelewengan penyalahhunaan BBM bersubsidi itu diestimasikan mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp 105 miliar selama 2 tahun tindakan di wilayah Kolaka itu.
“Pengungkapan ini merupakan bukti komitmen kami dalam pemberantasan penyelewengan subsidi BBM yang dapat merugikan negara dan masyarakat, serta mengganggu ketahanan energi nasional,” jelas Nunung.
Pasal yang menjerat dalam kasus tersebut yakni Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.
KEYWORD :105 Miliar BBM Subsidi sulawesi utara
