Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menilai rencana penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus dilaksanakan secara selektif.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan, penempatan dapat dilakukan apabila memang sangat dibutuhkan.
“Kemudian harus sesuai dengan permintaan menterinya, dan ketiga juga harus kapabel,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).
Dalam RDPU itu, Komisi I mendengar masukan para pakar. Salah satunya adalah anggota TNI diperbolehkan mengisi jabatan sipil.
Politikus PDIP itu menekankan, penempatan yang selektif diperlukan karena mempertimbangkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah berkarier pada sebuah kementerian/lembaga, meskipun undang-undang telah mengatur anggota TNI dapat menjabat di posisi ASN.
“Boleh saja sebuah jabatan itu diisi oleh militer. Ada dalam Undang-Undang ASN (UU Nomor 20 Tahun 2023), tetapi harus selektif menempatkannya,” kata TB Hasanuddin.
Lebih jauh dia mencontohkan, penempatan selektif seperti anggota TNI yang pernah berkuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), maka dapat ditempatkan di Kementerian Pertanian.
“Kalau hanya lulus Akademi Militer, mohon maaf, kami kan belajarnya hanya bertempur. Akan tetapi, kalau ditempatkan di Bulog, ya harus belajar dulu lah sedikit,” ujarnya.
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf a UU ASN, jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI. Adapun dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI saat ini menyebut prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Akan tetapi, dalam Pasal 47 ayat (2), dijelaskan prajurit dapat menduduki jabatan sipil pada institusi yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi I PDIP TB Hasanuddin RUU TNI jabatan sipil
