Korps Marinir TNI AL (FOTO: ANTARA)
Jakarta, Jurnas.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mungkin kembali menerapkan sistem dwifungsi seperti zaman orde baru. Salah satu alasannya karena sudah tidak ada lagi fraksi militer di DPR.
Hal itu diutarakan pakar keamanan dan pertahanan Dr. Kusnanto Anggoro dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3).
"Saya kira kita tahu betul itu tidak akan mungkin lagi kembali, tetapi bahasa itu perlu dipakai," kata dia.
Kusnanto menjelaskan, dalam undang-undang yang masih berlaku tidak sulit untuk memahami fungsi dari TNI.
“TNI memiliki fungsi yang berhubungan dengan pertahanan negara maupun nonpertahanan negara,” terangnya.
"Tidak akan terlalu sulit untuk membedakan perbedaan pengertian dan konotasi antara fungsi, peran, dan tugas, jelas sekali dalam undang-undang TNI itu," imbuh Kusnanto.
Dia juga tidak memungkiri bahwa isu dwifungsi akan selalu muncul ketika ada pembahasan mengenai RUU TNI. Di sisi lain, saat ini Indonesia sedang berada pada masyarakat yang cenderung mencari-cari kesalahan pejabat.
"Kita berbicara tentang fungsi, sekali lagi itu konotasinya adalah dengan pertahanan negara dan nonpertahanan negara, kalau dengan tugas itu jalan lain," demikian Kusnanto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi I RUU TNI Dwifungsi Kusnanto Anggoro
