Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di 24 daerah diharapkan menggunakan anggaran seefisien mungkin.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penggunaan anggaran harus menyasar pada hal-hal yang memang sifatnya benar-benar diperlukan.
"Jangan ada lagi hal-hal atau anggaran yang nggak perlu atau mubazir," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/3).
Komisi II, dilanjutkan Politikus Golkar ini, akan melakukan pengawasan ketat perihal anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar PSU di 24 daerah sebagaimana yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi IX DPR Komit Kawal Hak Pekerja PT Sritex
"Nanti semua susunan anggaran biaya belanjanya kan diajukan oleh KPU. Tentu kami akan awasi berapa anggaran yang diajukan KPU, kami verifikasi," terang Doli.
Oleh karena itu, dia akan memastikan anggaran penyelenggaraan PSU dengan mengundang pemerintah dalam rapat Komisi II DPR RI pada Senin (10/3).
"Kami akan dengar, rencananya tanggal 10 besok kami akan undang Mendagri (Menteri Dalam Negeri) di Komisi II. Seharusnya jajaran pemerintah sudah berkoordinasi, bekerja sama dengan Menkeu (Menteri Keuangan), memastikan bahwa anggaran PSU sudah tersedia," tegasnya.
Mantan Ketua Komisi II DPR RI itu pun menyerahkan skema anggaran penyelenggaraan PSU di 24 daerah kepada pemerintah pusat, di mana apabila pemerintah daerah tidak sanggup menganggarkan PSU maka dapat dibantu oleh pemerintah pusat.
"Soal skemanya itu tentu urusan pemerintah. Kalau kami di DPR meminta supaya penyelenggara PSU tidak boleh tertunda. Kalau anggaran di daerah enggak tersedia, harus dibantu oleh anggaran pusat," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memastikan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan diatur sehemat mungkin.
“Kita pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Jangan sampai dianggarkan untuk hal yang enggak perlu. Misalnya, sosialisasi koordinasi PSU di hotel, enggak boleh,” ucap Wamendagri Bima Arya di Jakarta, Senin (3/3).
KEYWORD :
Warta DPR Komisi II Ahmad Doli Kurnia anggaran Pilkada PSU
