Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - DPR akan mulai membahas revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Pemerintah, termasuk dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR terbuka menerima masukan dari masyarakat terkait RUU TNI.
“Kita harus tunggu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Menhan nanti selesai,” ungkap Puan saat dimintai tanggapan terkait RUU TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).
Siang ini, Komisi I DPR dijadwalkan menggelar RDP dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam rangka pembahasan perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Puan menyebut Komisi I DPR akan mengakomodir hal-hal terbaik dari RUU ini.
Jalankan Program Prioritas, Rudianto Lallo: Jenderal Listyo Sukses Bawa Polri Jadi Lebih Baik
“Di situ akan dibahas hal-hal yang krusial terkait dengan rencana rancangan tersebut dan teman-teman di Komisi I yang akan membahas yang terbaik dalam rencana kelanjutan dari UU tersebut,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Seperti diketahui, RUU TNI ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada beberapa isu krusial pada RUU tersebut yang menjadi perhatian publik, mulai dari perubahan usia pensiun prajurit, TNI aktif bisa menjabat jabatan publik yang menimbulkan kekhawatiran adanya dwifungsi TNI, hingga adanya rancangan aturan yang memperbolehkan TNI berbisnis.
Meski begitu, Panglima TNI Agus Subiyanto baru-baru menyatakan personel TNI aktif yang menjabat di Kementerian atau lembaga pemerintahan harus pensiun dini.
“Panglima tentu saja itu sesuai dengan UU TNI yang sekarang, jadi nanti kita lihat bagaimana apakah itu akan dilaksanakan, apakah yang itu akan direvisi dan lain sebagainya tentu saja nanti tergantung dari hasil RDP dan masukan dari masyarakat,” terang Puan.
Komisi I sebelumnya telah mendengar masukan dari ahli dan LSM terkait RUU TNI. Puan memastikan DPR membuka diri untuk menerima masukan terkait pembahasan beleid ini.
“DPR menerima seluruh masukan dari elemen masyarakat dalam hal pembahasan RUU TNI ini. Bagi kami yang akan diputuskan nanti Insyaallah adalah yang terbaik buat bangsa dan negara,” ujar cucu Bung Karno tersebut.
Puan pun meminta semua pihak untuk menunggu lebih lanjut perkembangan dari pembahasan di Komisi I DPR dengan pihak Pemerintah.
“Karena di situ lah tempat bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi terkait dengan apa yang kemudian menjadi masukan dari pihak Pemerintah dan juga masukan dari pihak DPR untuk kemudian dikolaborasi dan mendapatkan masukan dalam pelaksanaan RUU TNI yang akan datang,” tutup Puan.
KEYWORD :
Ketua DPR Puan Maharani PDIP RUU TNI elemen masyarakat Komisi I
