Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengingatkan Mahkamah Agung (MA) untuk membuat pedoman dalam hal eksekusi. Hal itu penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, utamanya rakyat kecil.
Rudianto mengatakan itu dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/3).
Ini Kriteria Mitra Grab yang Bisa Dapat BHR
“Yang kedua, saya mau bicara soal mengapa ada persepsi di masyarakat, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. ini sekaitan dengan eksekusi pak. Ini mungkin perlu ada pedoman eksekusi,” kata dia.
Kapoksi NasDem ini menyebutkan, fakta di lapangan seringkali ditemukan bahwa proses eksekusi, khususnya yang melibatkan masyarakat kecil kalah hanya dengan satu orang, yakni oligarki. Orang yang tentunya memiliki modal finansial kuat.
“Karena seringkali eksekusi yang melibatkan orang berperkara, masyarakat menguasai misalkan lahan tanah sudah berpuluh-puluh tahun banyak yang tinggal, kemudian dikalahkan dengan satu orang yaitu oligarki,” tegas Rudianto.
Lebih jauh, Legislator Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) I ini memaparkan, akibat dominasi dari oligarki, proses eksekusi seringkali berujung keributan dengan masyarakat kecil yang mirisnya dalam posisi yang benar.
Tips Sehat Menjaga Nutrisi Selama Puasa
“Akhirnya pada saat dieksekusi ribut kemana-mana. Sementara yang tinggal di lahan itu misalkan orang miskin, orang kecil, rakyat kita. Dikalahkan satu orang yang mungkin oligarki, punya modal finansial. ini juga menjadi catatan agar tidak dianggap hukum untuk orang yang punya uang misalkan,” demikian kata Rudianto Lallo.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi III NasDem Rudianto Lallo eksekusi MA oligarki
