Anggota Komisi VI DPR RI Novita Hardini. (Foto: Dok. JPNN)
Jakarta, Jurnas.com - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus berpihak kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan justru malah mencekik UMKM.
Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi VII DPR saat rapat dengan Menteri UMKM dan berbagai bank penyalur KUR, Novita Hardini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/3).
Program KUR seharusnya menjadi harapan bagi UMKM. Namun yang terjadi di lapangan justru banyak pelaku usaha kecil yang mengeluhkan sulitnya membayar utang karena minimnya pendampingan dan lemahnya ekosistem bisnis.
"Saya bukan hanya berbicara sebagai anggota DPR, tapi juga sebagai bagian dari pelaku UMKM. Dan faktanya, banyak dari mereka yang sekarang justru semakin terjepit," kata Novita.
Dia pun menyoroti dampak kebijakan efisiensi yang membuat produk UMKM semakin sulit diserap oleh pemerintah. Selain itu, adanya gelombang PHK menurunkan daya beli masyarakat dan membuat penjualan produk UMKM semakin terpuruk.
"Ekonomi ini juga bisa kontraksi, bukan cuma perempuan yang hamil saja yang bisa kontraksi. Ekonomi harus bergerak dari bawah. Solusi untuk UMKM bukan hanya sekedar soal pinjaman saja, namun butuh ekosistem kuat mulai dari pendampingan hingga masuk ke rantai pasok dengan rutin,” kata dia.
Novita menyebutkan penyaluran KUR yang hanya sekadar memenuhi target tanpa pendampingan yang jelas, akan menjadi bumerang. Jika UMKM diberi pinjaman tetapi tidak bisa menjual produknya, maka mereka pun akan kesulitan untuk membayar hutang.
"Saya bahagia mendengar ada KUR tanpa agunan, tapi kalau mekanismenya asal-asalan dan tidak selektif, justru bisa menjerumuskan. Bagaimana bank memilih broker, agen, dan kuratornya? Jangan sampai KUR ini hanya sekadar nyampe target, tapi dampaknya ke UMKM malah jadi beban," katanya.
Untuk itu, pemerintah diminta untuk memastikan KUR benar-benar menjadi solusi bagi UMKM, bukan jebakan yang akhirnya membuat mereka semakin tercekik. Dia menekankan jangan sampai Satgas KUR yang di akan dibentuk ke depan justru menjadi alat untuk menekan pelaku UMKM.
"Saya ingin penyaluran KUR ini benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, bukan malah jadi jerat yang membelenggu mereka," tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Novita Hardini UMKM Program KUR PDIP
