Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menilai, permintaan Bulug agar petani melakukan penundaan masa panen, bukan pilihan bijak dalam menampung hasil panen raya Kuartal I Tahun 2025 (Februari hingga April-red).
"Pemerintah harus segera merancang peta jalan (maping) pembelian produksi Gabah Kering Panen (GKP) petani di masa panen raya, sehingga semuanya bisa terserap dengan optimal dan petani tidak dirugikan," harap Alex dalam pernyataan tertulis yang diterima, Kamis (20/3).
Dia merespon kendala pengeringan GKP yang dialami Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Kediri dalam mengolah hasil panen petani di wilayah Kancab Kediri yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk.
Panen di kuartal I Tahun 2025 ini, GKP petani Kancab Kediri mencapai 450 ton per hari. Sementara, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, produksi gabah selama puncak panen medio Maret hingga April 2025 ini, diperkirakan mencapai 5.600 ton per hari.
"Panen raya ini akan terjadi di seluruh wilayah yang jadi kewenangan Bulog dalam menyerap GKP petani. Kasus di Kancab Kediri ini, jadi pembelajaran berharga agar tak terulang di Kancab lainnya di tanah air," terang Alex.
Ditambahkan dia, BMKG telah merilis pernyataan agar masyarakat mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina Lemah.
Dimana, akan terjadi potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025.
"Ancaman La Nina ini merupakan bom waktu bagi petani. Potensi terjadi gagal panen jika dilakukan penundaan masa panen," terang Ketua PDIP Sumatera Barat ini.
Karenanya, Alex meminta kementrian dan lembaga terkait, segera mengkoordinasikan teknis pembelian GKP petani, sehingga bisa segera diolah jadi beras oleh Bulog sebagai operator.
"Hari ini, petani sudah sangat bergairah dengan adanya kewajiban Bulog membeli gabah petani apapun kualitasnya, sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg," ungkap Alex.
"Tak elok, kegembiraan petani ini kemudian kita tempatkan mereka pada posisi bahaya. Waktu panennya diminta ditunda, ditengah adanya ancaman La Nina sebagaimana dirilis BMKG," tegas Alex.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari 2-25 ini, masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras, serta pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras.
Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei 2025 ini.
Total proyeksi angka tersebut sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau terjaadi surplus.
Dengan total proyeksi produksi 3 bulan pertama di 2025 sebesar 8,59 juta ton, ini akan dapat memenuhi total kebutuhan konsumsi selama 3 bulan yang diestimasikan berada di angka 7,77 juta ton.
Dengan kondisi seperti itu, akan terdapat surplus 820 ribu ton untuk triwulan pertama 2025. Ini tentunya sebuah pencapaian positif dalam memenuhi target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV Alex Indra Lukman peta jalan GKP petani
