Ilustrasi beras Bulog. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pengawasan terhadap Bulog harus diperketat. Hal itu penting mengingat banyak perantara atau mitra tidak langsung yang terlibat dalam distribusi dan sangat berisiko menimbulkan masalah seperti yang terjadi sebelumnya.
Pernyataan itu diutarakan Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama sejumlah mitra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/3).
Adapun mitra kerja yang hadir dalam rapat tersebut antara lain, Bapanas, Sekjen Kementan, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dirjen Hortikultura Kementan, Dirjen Perkebunan Kementan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
Kemudian Dirut Perum BULOG, Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD beserta anak perusahaan.
"Untuk Bulog, saya rasa memang harus diperketat, tadi disampaikan banyak perantara-perantara lagi tidak langsung mitra-mitranya ini, jangan sampai ya akhirnya sama seperti dulu lagi," terangnya.
Selain itu, menurut Arif, Bulog juga memerlukan transformasi agar lebih mandiri, tidak bergantung pada pinjaman bank atau sumber daya lain yang justru menambah beban.
“Dan memang Bulog ini harus bertransformasi untuk bisa lebih mandiri, di bawah Presiden ini sebenernya, supaya jangan beli gabah pakai duit pinjaman bank atau apa yang akhirnya nanti menambah beban lagi Pak Wadirut,” demikian kata Arif yang Politikus NasDem ini.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV NasDem Arif Rahman Bulog pengawasan
