Soeharto resmi dilantik dan mengucapkan pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia yang kedua, yang menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia (Foto: VOI)
Jakarta, Jurnas.com - Pada tanggal 26 Maret 1968, Indonesia mencatatkan peristiwa penting dalam perjalanan sejarah ketatanegaraannya. Pada hari itu, Jenderal Soeharto ditunjuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, menggantikan Soekarno yang telah memimpin negara sejak kemerdekaan Indonesia.
Pergantian kepemimpinan ini bukanlah sebuah peristiwa biasa, melainkan sebuah hasil dari rangkaian panjang peristiwa politik, sosial, dan ekonomi yang mengguncang Indonesia pasca-Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Peristiwa G30S/PKI, di mana sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh, menjadi titik awal dari ketidakstabilan yang melanda Indonesia.
Presiden Soekarno yang kala itu berada di puncak kekuasaannya, tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Meski begitu, Soekarno berusaha untuk mengendalikan situasi dengan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin pemulihan keamanan.
Keadaan semakin memanas dengan terjadinya gejolak sosial yang dipicu oleh krisis ekonomi, aksi-aksi protes dari mahasiswa dan masyarakat, serta keresahan akan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menyikapi hal ini, Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil alih pengelolaan pemerintahan.
Supersemar menjadi titik balik dalam peralihan kekuasaan di Indonesia. Dengan surat perintah itu, Soeharto tidak hanya memulihkan keadaan yang kacau, tetapi juga mulai mengambil alih kontrol politik dan militer. Meskipun Soekarno masih menjabat sebagai Presiden, secara de facto, kekuasaan berada di tangan Soeharto. Hal ini semakin menguat setelah MPRS mengeluarkan ketetapan yang menuntut Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto pada 22 Februari 1967.
Pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden (Presiden Sementara), dalam sebuah Sidang Istimewa MPRS. Ini menandai berakhirnya era Soekarno sebagai Presiden Indonesia, meskipun secara resmi ia masih tercatat sebagai Presiden hingga 1968.
Tepat pada 26 Maret 1968, Soeharto resmi ditunjuk sebagai Presiden Indonesia yang kedua melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Pengangkatan ini disahkan dalam Sidang Umum MPRS yang ke-IV, setelah melalui serangkaian musyawarah dan keputusan bersama. Beberapa pihak, baik dari partai politik maupun wilayah, menyuarakan dukungannya terhadap Soeharto sebagai Presiden penuh. Ini juga mencakup keputusan untuk menghapus istilah "S" dalam MPRS, yang kini menjadi MPR.
Soeharto, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin militer yang mampu menstabilkan Indonesia pasca-kejatuhan Soekarno, kini resmi memimpin negara secara penuh. Pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik dan mengucapkan pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia yang kedua, yang menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia.
Setelah dilantik sebagai Presiden penuh, Soeharto memimpin Indonesia dengan kebijakan Orde Baru yang berfokus pada pemulihan ekonomi, stabilitas politik, dan pembangunan nasional. Kepemimpinan Soeharto bertahan selama lebih dari 30 tahun, hingga pengunduran dirinya pada 1998 setelah terjadinya krisis moneter yang melanda negara.
Pergantian Soekarno kepada Soeharto bukan hanya perubahan nama di pucuk pimpinan, tetapi juga sebuah perubahan besar dalam sistem politik dan sosial Indonesia. Kepemimpinan Soeharto membawa Indonesia ke arah yang berbeda, yang mengedepankan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi, meskipun juga meninggalkan warisan kontroversial terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan otoritarianisme. (*)
Sumber: https://jurnal.uin-antasari.ac.id dan Kompas, Wikipedia
KEYWORD :Peristiwa 26 Maret Pergantian Presiden Sejarah Indonesia
