Menteri PPN Rachmat Pambudy dalam pertemuan di Hanoi, Vietnam (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Vietnam dan Uni Eropa dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta memberantas praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
Inisiatif ini disampaikan Duta Besar Uni Eropa untuk Vietnam Julien Guerrier dan Duta Besar Belgia untuk Vietnam Karl Van den Bossche, dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Hanoi, Vietnam, pada Senin (14/4).
Menteri PPN menyebut ketiga negara berupaya membangun kolaborasi triangular berdasarkan keunggulan komparatif. Indonesia memiliki potensi perikanan besar yang belum dioptimalkan, sementara Vietnam menghadapi tantangan overfishing.
"Uni Eropa, sebagai mitra teknologi dan tata kelola, dapat menjadi wasit yang kredibel. Ini adalah kerja sama yang saling melengkapi dan menguntungkan semua pihak," ujar Menteri Pambudy.
Kerja sama ini dinilai strategis, mengingat kondisi Indonesia dan Vietnam yang saling melengkapi di kawasan Asean. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya perikanan yang besar, namun masih menghadapi tantangan armada tangkap dan kapasitas industri pengolahan yang terbatas.
Sementara itu, Vietnam memiliki industri perikanan maju, tetapi menghadapi tantangan keterbatasan wilayah laut dan overfishing.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu, kami menyambut baik keterlibatan Uni Eropa sebagai mitra yang netral dan berpengalaman, khususnya dalam sistem pemantauan dan ketertelusuran (traceability) untuk pengembangan sektor perikanan berkelanjutan di ASEAN," ujar dia.
Melalui kolaborasi triangular yang berbasis data dan prinsip keberlanjutan serta pengelolaan sumber daya yang terukur, Indonesia dapat memperkuat kapasitas tangkap dan pengolahan hasil laut, Vietnam memperoleh pasokan bahan baku perikanan legal dan terverifikasi, dan Uni Eropa memastikan rantai pasok kawasan berjalan akuntabel.
KEYWORD :Illegal Fishing Menteri PPN Rachmat Pambudy Kepala Bappenas
