Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid dinilai belum memuaskan.
Menurutnya, evaluasi triwulan pertama menunjukkan capaian kinerja yang masih rendah, yaitu di bawah 30 persen.
"Ini evaluasi triwulan pertama Kementerian ATR BPN. Yang pertama, kami Komisi II DPR RI meminta kepada Saudara Menteri untuk meningkatkan kinerjanya. Karena 4 bulan pertama kinerjanya masih di bawah 30 persen," ujar Rifqinizamy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4).
Lebih lanjut, Rifqinizamy menjelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja Kementerian ATR/BPN dalam tiga bulan pertama pemerintahan baru ini baru mencapai 15 persen.
Meskipun ada beberapa program yang menunjukkan peningkatan di atas 10 persen, bahkan penyelesaian di atas 20 persen, ia menyoroti adanya program-program yang capaiannya masih 0 persen.
"Tapi beberapa program masih 0 persen artinya selama 4 bulan terakhir, Direktorat Jenderal-Direktorat Jenderal tersebut belum melakukan kerja apapun," jelasnya.
Komisi III DPR Undang OCI dan Polda Jabar Bahas Dugaan Eksploitasi Pengelola Sirkus Taman Safari
Komisi II DPR juga memahami adanya efisiensi dan penyesuaian anggaran di Kementerian ATR/BPN, yang semula Rp9 triliun menjadi Rp6 triliun dan masih dalam status diblokir.
Meskipun demikian, Rifqinizamy menegaskan bahwa capaian kinerja di bawah 30 persen menjadi kritik dan masukan dari Komisi II DPR.
"Tetapi saya kira dengan capaian kinerja yang di bawah 30 persen itu tentu menjadi kritik dan sekaligus masukan dari Komisi II DPR," katanya.
Di sisi lain, Rifqinizamy memberikan apresiasi atas keterbukaan dan akuntabilitas Kementerian ATR/BPN dalam menangani pengaduan masyarakat.
“Secara lebih terbuka dan accountable. Saya sudah 2 periode di Komisi ini dan ini baru kali pertama kita bisa menghadirkan adanya keterbukaan informasi terkait dengan pengaduan publik," pungkasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda Kementerian ATR/BPN Nusron Wahid
