
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati. (Foto: Dok. Humas Fraksi PKS)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus mendorong peningkatan pendapatan negara di tengah dinamika geopolitik global.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, hal itu penting mengingat realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 tercatat hanya sebesar Rp 516,1 triliun, sedangkan belanja negara memcapai Rp 620,3 triliun.
“Penerimaan perpajakan hingga akhir maret mencapai 16,1 persen dari target APBN, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang melampaui 20 persen, atau 2023 sebesar 24,96 persen, tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi global, tarif dan efektifitas Coretax," kata Anis, Rabu (23/4).
Ia juga mengusulkan agar pemangku kebijakan segera perbaiki Coretax dan melakukan penetrasi pasar lebih besar kepada Amerika Serikat. Karena terdapat potensi yang cukup besar untuk meraup tambahan USD6,4 Miliar dengan asumsi 10 persen pangsa pasar.
"Penetrasi pasar ini bermanfaat besar bagi ekonomi Indonesia, karena memiliki multiplier effect besar dari penciptaan lapangan kerja untuk sektor padat karya,” ungkapnya.
Selain itu, kata Anis, turunnya harga komoditas sangat berdampak terhadap penerimaan negara, sehingga dampak anjloknya harga komoditas harus diminimalisir. Namun, ia mengapresiasi penerimaan pajak per Maret 2025 (yoy) yang mulai tumbuh positif.
“Kinerja yang sudah baik harus dipertahankan, seperti penerimaan kumulatif Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 menunjukan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
Dengan demikian, ia mendorong agar APBN segera didistribusikan kepada sektor yang memiliki multiplier effect yang tinggi, sehingga memacu sektor usaha kecil dan besar untuk mendapat manfaat dari aliran uang yang meningkat, di tengah ketidakpastian global.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi XI Anis Byarwati Kemenkeu pendapatan negara pajak