Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi IX DPR RI menilai persiapan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terkait rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi sudah sangat komprehensif.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KemenP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Atnaker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/4).
“Paparan Menteri P2MI ini salah satu yang paling komprehensif dalam tiga periode pertemuan saya dengan menteri ketenagakerjaan. Implementasinya nanti harus sejalan dengan perencanaan ini,” tegas Irma.
Politikus NasDem ini memaparkan, sebelum adanya KemenP2MI, penempatan PMI kerap diwarnai masalah sistemik, seperti kurangnya pelatihan kompetensi, kurikulum tidak standar di Balai Latihan Kerja (BLK), serta tata kelola yang tidak jelas.
“Dulu, pelatihan PMI tidak terstruktur, alat-alat di BLK sudah ketinggalan zaman, tidak ada uji kompetensi, sehingga masalah PMI sangat banyak,” ujarnya.
Namun, sejak KemenP2MI berdiri, terdapat banyak kemajuan regulasi, termasuk kejelasan tanggung jawab institusi dan peningkatan kualitas pelatihan calon PMI.
“Sekarang, tata kelola sudah jauh lebih baik, dan saya apresiasi langkah-langkah komprehensif ini,” tambahnya.
Irma menyatakan setuju dengan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi, yang telah disetujui Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini penting untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan kompetensi PMI harus sesuai kebutuhan pasar domestik dan internasional.
“Jika tidak dibuka, kita kehilangan peluang memanfaatkan bonus demografi. Tapi, skill PMI harus benar-benar memenuhi standar,” tegasnya.
Rencana pencabutan moratorium ini dinilai sebagai terobosan setelah sebelumnya terjadi pembekuan pengiriman PMI akibat kasus-kasus perlindungan yang tidak optimal.
Dengan persiapan yang matang, diharapkan PMI dapat bekerja di Arab Saudi dengan jaminan pelindungan dan kompetensi yang lebih baik.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IX NasDem Irma Suryani Chaniago KemenP2MI Arab Saudi PMI
