Muhaimin Iskandar (dua dari kiri)
Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyuarakan kembali penolakannya terhadap kebijakan Full Day School (FDS) yang diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menurutnya, penolakan dirinya bersumbu dari aspirasi warga Nahdhatul Ulama yang selama ini bergantung pada pendidikan melalui lembaga pesantren dan madrasah.
"Sikap kita, bahwa kita semua warga nahdliyin menolak keras fulld day school," ujar cak Imin daam acara halaqoh kebangsaan bertema "Peran Strategis Madrasah Diniyah dalam Membangun Karakter Bangsa" yang dilaksanakan DPP PKB di hotel Acacia, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).
Cak Imin menyampaikan penerapan Full Day School bertendensi memaksa madrasah menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah formal pada umumnya. Padahal, kata dia, madrasah memiliki pola belajar mengajar dengan sistem mandiri ala pesantren.
"Warga nahdliyin menolak keras pemaksaan dan penyeragaman yang akan dilakukan dan dipaksakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan full day school yang tentu akan memberangus sekaligus merusak dan menurunkan tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad di tanah air kita," imbuhnya.
Lebih lanjut cak Imin menjelaskan madrasah memiliki peran besar dalam sejarah pendidikan karakter bagi generasi bangsa.
"Berbicara pembangunan, salah satunya pembangunan karakter bangsa. Sebagai sebuah negara yang sedang dan terus membangun, maka pembangunan baru bisa berhasil kalau ditopang langsung oleh masyarakat. Pembangunan akan bisa tercapai apabila, terlibat seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan tersebut," paparnya.
Anggota komisi I DPR ini mengatakan menteri Pendidikan seharusnya akomodatif terhadap pola pendidikan madrasah. Menurutnya, kebijakan pemaksaan berupa Full Day School justru berimbas pada hancurnya tatanan pendidikan bangsa yang sejak awal telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.
Bagi cak Imin, pemaksaan kebijakan Full Day School mirip dengan pola pemerintahan Belanda yang diterapkan saat menjajah Indonesia. Ia yakin, kebijakan yang dipaksakan justru akan mengarah pada kegagalan.
"Sejak sebelum kemerdekaan, bahkan ketika Belanda memisahkan diri, yang dia terapkan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, pembangunan, bahkan pemaksaan yang dilakukan belanda pun mengalami kegagalan.
"Begitu juga jaman (presiden) bung Karno, begitu juga jaman orde baru, seluruh pembangunan khususnya yang berbasis karakter, mental, perilaku akhlak, berbasis pada kualitas sumber daya manusia, semuanya bukan bergantung kepada penguasa," ungkapnya
KEYWORD :PKB Cak Imin Full Day School
