Ketua PB IKAPMII, Zaini Rahman
Jakarta - Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Zaini Rahman menengarai adanya sisipan politis penguasa dibalik penerapan kebijakan Full Day School (FDS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Menurutnya, indikasi drama yang dimainkan penguasa terlihat dari kebijakan yang terkesan dipaksakan kendati banyak penolakan.
"Poinnya dari sisni, jangan-jangan. Persoalan ini hanya permainan politik penguasa. Kemungkinannya Joko Widodo (presiden Jokowi) ingin bernegosiasi dengan NU. Untuk kepentingan rakyat kok jadi alat nego gitu loh. Bisa jadi juga ini test case resistensi kelompok NU dan pesantren. Dan kesannya ini jelas NU dan Muhammadiyah diadu adu. Ini sangat tidak positif buat bangsa ini," ujar Zaini kepada Jurnas.com di Jakarta, Ahad (13/8).
Zaini menyampaikan kebijakan berupa penerapan sistem 5 hari dan 8 jam belajar tersebut telah tegas ditolak mayoritas masayarakat. Utamanya, kata dia, dari kalangan pengasuh pondok pesantren dan Madrasah Diniyah.
Tidak hanya itu, lanjutnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan yang sejak awal peduli terhadap keberlangsungan belajar mengajar madrasah diniyah turut menolaknya. Dalam hal ini, Nahdhatul Ulama (NU) yang memiliki paling banyak basis pendidikan madrasah.
Zaini mempertanyakan kebijakan FDS terkesan kuat dorongannya dari pihak pemerintah. Padahal, ucap dia, FDS sebagai sebuah kebijakan tanpa disertai kajian dan pelibatan aspirasi dari masyarakat.
"Seharusnya, dasar pengambilan kebijakan negara dan pemerintah itu harus berbasis dari realitas. Berbasis aspirasi juga. Kalau tetap diajalankan, itu namanya mengamputasi realitas pendidikan masyarakat sekaligus mengamputasi aspirasi masyarakat bawah. Jadi bagaimana ceritanya FDS pantas menjadi kebijakan tekhnis tapi harus mengorbankan NU dan pesantren. Ini kebijakan nalar apa," ungkapnya.
Zaini mengungkapkan kecurigaan masyarakat tentang adanya permainan politik dibalik FDS memiliki alasan yang kuat. Pasalnya, kata dia, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi sebagai pencetus kebijakan FDS berasal dari unsur Ormas Muhammadiyah terkesan tutup mata dengan tuntutan di masyarakat.
Sedangkan NU yang selama ini menolak, ucap dia, merupakan ormas yang banyak membawahi pendidikan pesantren dan madrasah diniyah.
"Kalau ini yang dilakukan pemerintah, terlalu besar pertaruhannya. Ini bisa kemana mana dampaknya. Seperti ngadu NU dan Muhammadiyah. Yang kebetulan Menndikbud-nya dari Muhammadiyah. Kenapa Mendikbud mau diadu begini. Dan kenapa Mendikbud tak pernah mengajak dialog satu forum dengan kelompok yang menolak ini. Dan dia juga tak pernah memaparkan konsep dasar filosofinya kebijakan itu. Mestinya ada dasar filosofis, sosiologis, dan regulasi yang lebih tinggi, misalnya UU yang lebih tinggi," ucapnya.
Zaini mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memberi kepastian menghentikan polemik. Ia memohon agar drama politik dibalik kebijakan FDS segera diakhiri dengan mendengarkan aspirasi langsung masyarakat yang selama ini merasa keberatan.
"Kepada pemerintah, kepada jokowi, segera diakhiri drama ini dengan kepastian. Karena ada dampak sosio politiknya. Jangan bermain di wilayah begini. Ini khan sudah setahun dibiarkan berlarut-larut. Dan pemerintah tidak menunjukkan ketegasan sampai sekarang," paparnya.
KEYWORD :IKAPMII Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi
