Tim Pemantau Otsus DPR RI Kunjungi Aceh

Jakarta - Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI ke Provinsi Banda Aceh, Senin (23/10).

Sesuai dengan Keputusan DPR RI No. 10/DPR RI/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, pemantauan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) harus dilakukan agar tercipta dukungan politik yang semakin kuat untuk
keberhasilan pelaksanaan Otsus ke depan.

"Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan otonomi khusus dan daerah istimewa belum optimal dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat," kata Fadli dalam sambutannya di Kantor Gubernur Aceh, provinsi Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Korpolkam tersebut mempertanyakan beberapa isu krusial terkait implementasi pelaksanaan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Salah satunya terkait pemanfaatan dana Otsus Aceh yang sudah diberikan dan diterima Pemerintah Aceh dari tahun 2008 sampai 2017 sejumlah Rp 56,6 Triliun, apakah sudah tepat sasaran," tanya politisi F-Gerindra itu.

Pemerintah Provinsi Aceh memperoleh dana Otsus yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sejak tahun 2008 hingga 2017 jumlah dana Otsus yang telah diterima Provinsi Aceh diperkirakan mencapai Rp.56,6 triliun.

Dana Otsus menjadi sumber penerimaan utama bagi pembangunan Aceh, dengan rata-rata peningkatan penerimaan 11 persen per tahun. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh (APBA) 2015 yang berjumlah Rp.12,7 triliun, lebih dari separuhnya berasal dari dana Otsus.

Dana Otsus akan diterima Aceh sampai 2027. Selama 20 tahun jangka waktu berlakunya dana Otsus, Aceh diperkirakan akan menerima senilai Rp.163 triliun.

KEYWORD :

Warta DPR Fadli Zon Tim Pemantau Otsus

Sekjen PKS Ajak PBB Kolaborasi Dukung Pembangunan Nasional

KPK Sita Rp477 Miliar Terkait Penerimaan Gratifikasi Rita Widyasari

PKS Dukung Penggabungan UU Pasca Pengahapusan PT 20 Persen

KPK Panggil Kader PDIP Hingga PLT DIrjen Imigrasi Terkait Hasto Kristiyanto

9 Langkah Jitu Rawat Koleksi Tas Kesayangan

Kebakaran Palisades, Rumah Mewah Paris Hilton hingga Anna Faris Musnah Dilalap Api

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong