DPR Nilai UU PPMI akan Lindungi Pekerja Migran

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) akan menekankan pada perlindungan TKI. Ini yang membedakan dengan regulasi sebelumnya yang menekankan pada penempatan.

Hal itu disampaikan Saleh dalam diskusi Forum Legislasi bertema "Implementasi UU TKI dan Kendalanya" bersama aktivis migrant care Siti Badriyah dan Pengamat BPJS Heri Soesanto, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).

"Ini pertama secara umum kita menekankan kepada pelindungannya, jadi kalau dulu penempatannya, seakan-akan penempatannya itu menjadi domain yang sangat khusus dalam undang-undang kemarin itu," kata Saleh.

Politisi PAN ini menegaskan bahwa DPR akan berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan migran. "Kalau sekarang dari segi judulnya pelindungan pekerja migran Indonesia, nah di dalamnya nanti ada soal penempatan dan sebagainya tetapi esensi yang paling utama adalah bagaimana agar pekerja migran kita di luar negeri betul-betul mendapat pelindungan," tutur Saleh.

Salah satu perhatian DPR terhadap migran adalah dengan memberinya jaminan BPJS. "Asuransi TKI yang dulu berlaku, sudah berakhir sejak Juli 2017. Kontraknya sudah habis, jadi langsung nyambung dengan BPJS," terangnya.

Jadi, kata Saleh, begitu TKI akan berangkat ke luar negeri, maka sejak saat itu harus sudah dicover oleh BPJS. Karena memang persyaratannya dalam UU PPMI seperti itu.

"Artinya perusahaan tersebut harus punya modal dulu dong. Jadi mulai 1 Agustus 2017, harusnya 100.000 TKI yang ada di luar negeri tercover," tambahnya.

Legislator dapil Sumut ini juga menegaskan selain mendapatkan jaminan BPJS, TKI juga akan memeproleh pelatihan yang diharapkan mampu mendorong kreatifitas TKI di luar negeri.

"Ada pelatihan manajemen invetasi yang diberikan kepada TKI minimal pelatihan kerja,” ujar Saleh.

Namun begitu, lanjut Saleh, pelaksanaan BPJS tersebut secara detailnya akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Permen, termasuk koordinasi dengan BNP2TKI.

KEYWORD :

Warta DPR Pengesahan UU UU PPMI

Sekjen PKS Ajak PBB Kolaborasi Dukung Pembangunan Nasional

KPK Sita Rp477 Miliar Terkait Penerimaan Gratifikasi Rita Widyasari

PKS Dukung Penggabungan UU Pasca Pengahapusan PT 20 Persen

KPK Panggil Kader PDIP Hingga PLT DIrjen Imigrasi Terkait Hasto Kristiyanto

9 Langkah Jitu Rawat Koleksi Tas Kesayangan

Kebakaran Palisades, Rumah Mewah Paris Hilton hingga Anna Faris Musnah Dilalap Api

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong