
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar foto bersama di sela-sela pertemuan dengan Australia – Indonesia Business Council (AIBC) di Canberra (Foto: Humas DPR)
Canberra - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta Pemerintah Australia melakukan relaksasi terhadap hambatan perdagangan bagi produk-produk Indonesia yang hendak masuk ke negara kangguru tersebut.
Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian kunjungan Panitia Kerja (Panitia Kerja) Ekonomi Regional ke Australia. Menurut Rofi, Indonesia dan Australia sebenarnya dapat memanfaatkan mekanisme Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yangsaat ini tengah dalam proses negosiasi."Berbeda dengan trade agreement lainnya, IA-CEPA tidak hanya sekedar terfokus pada FTA tetapi ada aspek development dan kerjasama peningkatan kapasitas," kata Rofi, melalui rilisnya, di sela-sela pertemuan dengan Australia–Indonesia Business Council (AIBC) di Canberra, Rabu (25/10).Sehingga, kata Rofi, pihaknya berharap melalui IA-CEPA Pemerintah Australia dan Indonesia dapat bekerjasama untuk meningkatkan standar produk-produk Indonesia yang selama ini cukup banyak permintaan dari Australia.
Indonesia antara lain standar karantina yang dinilai terlalu tinggi, praktek dumping, serta persyaratan packaging dan labelling.Hambatan tersebut menyebabkan distorsi performa ekspor Indonesia ke Australia dan mengakibatkan belum maksimalnya kapasitas produksi ekspor di Indonesia untuk memenuhi permintaan impor dari Australia.
baru dan peluang bisnis bagi produsen utama, penyedia jasa, dan investor."Harapan kalangan pebisnis Australia agar IA-CEPA agar dimanfaatkan untuk lebih dari sekedar bilateral two way trade, tetapi juga untuk joint venture mencari pasar di negara ketiga," pungkas Rofi.Diketahui, kegiatan panja ekonomi regional BKSAP DPR RI ini dilakukan dalam rangka memperoleh masukan mengenai langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Australia dan Negara-negara di Pasifik, terutama sehubungan dengan implementasi kerangka kerjasama ekonomi regional untuk kepentingan ekonomi nasional. Selain itu juga, menunjukkan komitmen Parlemen Indonesia dalam mendukung kerjasama ekonomi regional. KEYWORD :
Warta DPR BKSAP DPR