Sabtu, 15/03/2025 13:19 WIB

Ribet Nih, KPK Minta Datang Tapi Setnov Minta Surat Izin Presiden

| Minggu, 12/11/2017 21:01 WIB


Ini merupakan panggilan ketiga Novanto sebagai saksi kasus korupsi e-KTP. Pada dua panggilan sebelumnya, Novanto mangkir, dengan alasan sedang tugas.

Ketua DPR, Setya Novanto

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto pada Selasa (13/11/2017). Novanto diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan pengadaan e-KTP, Anang Sugiana Sudihardjo, ‎Direktur Utama PT Quadra Solution.‎

Lembaga antikorupsi meminta Novanto memenuhi panggilan penyidik KPK. Sebab, dengan memenuhi panggilan pemeriksaan, itu memberikan contoh yang baik selaku pimpinan lembaga negara.

"Semestinya tentu pimpinan lembaga negara yang terhormat memberikan contoh baik mematuhi panggilan penegak hukum," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Sabtu (12/11/2017).

Ini merupakan panggilan ketiga Novanto sebagai saksi kasus korupsi e-KTP. Pada dua panggilan sebelumnya, Novanto mangkir, dengan alasan sedang tugas ke daerah dan menyebut KPK belum mengantongi izin presiden.

Dikatakan Febri, surat panggilan sebagai saksi sudah diserahkan oleh pihaknya kepada Novanto secara patut di hari kerja. "Panggilan Senin masih sebagai saksi. Sudah kita sampaikan secara patut di hari kerja beberapa hari kemarin," terang dia.‎

Novanto baru kali ini saat dipanggil penyidik KPK, meminta lembaga antirusuah itu harus mengantongi izin presiden. Padahal, pada pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi, Novanto tak pernah mempersoalkan izin presiden dan memenuhi panggil penyidik KPK.‎

Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi menyebut KPK  harus mengantongi izin Presiden Joko Widodo jika ingin memeriksa kliennya. Jika tidak, kata Fredrich, KPK inskonstitusional.

"Dengan demikian panggilan ke SN adalah inskonstitusional. Karena dengan sengaja melecehkan konstitusi NKRI," kata Fredrich saat dikonfirmasi terpisah.‎
‎
Hal itu, klaim Fredrich, merujuk pada Pasal 20 A ayat  Undang-Undang Dasar 1945 dan Fredrich tak mau jika Setnov disebut menghindar dari proses hukum yang dilakukan KPK. Menurut dia, langkah yang diambil kliennya dijamin konstitusi. Dia juga tak terima bila Setnov dianggap berlindung di balik Jokowi maupun DPR.

Fredrich enggan jika kliennya disebut menghindar dari proses hukum yang dilakukan KPK. Dia mengklaim langkah yang diambil kliennya dijamin konstitusi. Fredrich juga tak terima jika Novanto dianggap berlindung di balik Jokowi maupun DPR. "Itu hukum bukan berlindung. Jika KPK melawan konstitusi berarti cukup unsur saya laporkan percobaan makar terhadap NKRI," tutur dia.


KEYWORD :

E-KTP Setya Novanto




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER