Dalih Setnov Hindari KPK Dianggap Lucu

Jakarta - Sikap negarawan harusnya diperlihatkan oleh Setya Novanto kepada rakyat  Indonesia dan bisa memberi contoh bahwa hukum harus dihormati. Apalagi sosok Setnov adalah pimpinan wakil rakyat yang tidak sepatutnya berusaha menghindari dengan berbagai cara saat tersandung masalah.

"Kesannya hukum bisa dijadikan permainan dan hukum bisa diakali dengan banyak cara. Sangat tidak baik untuk pembelajaran hukum bagi masyarakat. Tidak layak dipertontonkan rakyat Indonesia," ujar Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA-Unhas) Jabodetabek, Andi Razak Wawo di Jakarta, Selasa (14/11).

Hal itu dikemukakan terkait kasus dugaan korupsi E-KTP dengan tersangka Ketua DPR, Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya,  Setnov yang pernah jadi tersangka sempat lolos setelah dimenangkan pada Praperadilan dan berkesan menghindari panggilan KPK dengan dalih sakit.

Kemudian dijadikan tersangka kembali dan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain, Setnov malah melakukan kunjungan ke konstituen dengan dalih tugas kenegaraan. "Lucunya, untuk memeriksanya harus mendapat surat izin dari Presiden," ujar Andi Razak.

Andi Razak mengatakan, mangkirnya Setnov yang kali ketiga dari pemeriksaan KPK, Senin (13/11) dengan dalih tugas kenegaraan lebih mengesankan akrobat politik. Ternyata, katanya, Setnov sedang menemui konstituennya di masa reses yakni ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. "Itu bukan tugas kenegaraan, itu kunjungan pribadi ke daerah pemilihannya," ujarnya.

"Kalau tugas kenegaraan, misalnya sedang menemani Presiden, ada kunjungan tamu luar negeri yang sangat berkepentingan pada negara. Lah, ini tidak ada hubungannya dengan tugas negara. Dalih itu malah bikin diketawai rakyat," ujar Andi Razak.

Andi Razak menyarankan, semestinya Wakil DPR dan anggota DPR lainnya, atau juga rekannya di Partai Golkar memberikan masukan kepada Setnov agar bisa berpikir positif menghadapi kasus yang menjeratnya. "Jangan didiamkan. Malah nanti membuat citra negatif Wakil Rakyat kian terpuruk. Lebih parahnya lagi bisa menjatuhkan kredibilitas hukum Indonesia," ujarnya.

Yang lebih lucu lagi, Andi Razak mengatakan, untuk memeriksa Setnov harus mendapatkan izin dari Presiden. Dan permintaan itu digembar gemborkan oleh kuasa hukumnya,  Fredrich Yunadi yang bersembunyi di balik Undang Undang MD3 pasal 245 ayat 1 yang harus mendapat izin Presiden.  Dalih ini mengesankan, pihak Setnov tidak paham Undang Undang.

"Harusnya dibaca juga Undang Undang MD3 Pasal 245 ayat (3) yang  menegaskan bahwa izin Presiden tidak diperlukan jika pemeriksaan terkait tindak pidana khusus seperti korupsi. Apa masih kurang paham," tegas Andi Razak Wawo.

 

KEYWORD :

Setya Novanto Renusa Andi Razak Wawo

Sekjen PKS Ajak PBB Kolaborasi Dukung Pembangunan Nasional

KPK Sita Rp477 Miliar Terkait Penerimaan Gratifikasi Rita Widyasari

PKS Dukung Penggabungan UU Pasca Pengahapusan PT 20 Persen

KPK Panggil Kader PDIP Hingga PLT DIrjen Imigrasi Terkait Hasto Kristiyanto

9 Langkah Jitu Rawat Koleksi Tas Kesayangan

Kebakaran Palisades, Rumah Mewah Paris Hilton hingga Anna Faris Musnah Dilalap Api

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong