Herwin Wijaya | Senin, 27/11/2017 13:30 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak bersama Anggota Komisi VIII berbincang dengan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sleman. (foto: Humas DPR)
Jakarta - Komisi VIII DPR RI mendorong Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi pilot project atau percontohan dalam hal sekolah inklusi atau sekolah berkebutuhan khusus. Pasalnya, sekolah ini setiap tahunnya menjadi salah satu pilihan anak berkebutuhan khusus untuk menuntut ilmu.
Demikian dikatakan Anggota
Komisi VIII DPR RI Deding Ishak usai memimpin peninjauan ke MAN 2 Sleman, DIY, Rabu (22/11/2017). Dalam kunjungan spesifik itu,
Komisi VIII DPR RI juga menyempatkan meninjau beberapa kelas, dan berdialog dengan siswa berkebutuhan khusus.
“Kami mengapresiasi MAN 2 Sleman ini. Mestinya ini jadi pilot project, dan menjadi contoh bagi madrasah yang lain. Jadi bukan sekolah yang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tapi di lingkungan Kementerian Agama juga. Ini harus didorong,” harap Deding.
Politisi F-PG itu juga melihat, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkebutuhan khusus, merupakan perwujudan dari Undang-undang Penyandang Disabilitas, yang telah disahkan DPR. Namun, kendala muncul karena sekolah ini masih menempati lahan pemerintah setempat. Sekolah hanya memiliki lahan 1000 meter, sementara 6000 meter sisanya, menyewa kepada pihak desa.
“Ini sekolah negeri, tapi tanahnya masih numpang milik desa. Ini menurut saya perlu diselesaikan. Karena kalau nanti, harga tanah naik. Sehingga malah tidak terbeli. Ini akan menjadi aset negara, dan bernilai. Jadi, kenapa tidak untuk kita dorong,” imbuh Deding.
Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun mendorong Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kemenag untuk mencarikan solusi dari permasalahan itu. “Kami ingin Kemenag lebih pro aktif, cepat melakukan langkah-langkah terkait berbagai permasalahan di lapangan,” tandas Deding.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII Choirul Muna mengaku sedih dengan kondisi sekolah, khususnya terkait lahan, maupun sarana dan prasarana khususnya untuk siswa berkebutuhan khusus. Menurutnya, sudah saatnya sekolah itu menjadi boarding school.
“Kami ingin mengusahakan menjadi boarding school. Tapi setelah kita lihat, hanya 1000 meter tanah yang punya sekolah, yang 6000 meter itu milik daerah. Ini tidak bisa kita pergunakan, sehingga kita mintakan bantuan di Kemenag,” tandas politisi F-Nasdem itu.
Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun mendorong Kemenag agar mengubah Peraturan Menteri Agama (PMA), agar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bisa digunakan untuk membeli tanah. Sehingga, nantinya MAN 2 Sleman ini juga bisa menggunakan untuk pembelian tanah.
Sementara itu, Anggota
Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto mengapresiasi kemampuan siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman. Wenny mengakui kepintaran siswa berkebtuhan khusus itu. Kendati mereka kekurangan dalam hal fisik, namun mampu menjawab soal yang diajukannya.
Menurut politisi F-PG itu, siswa berkebutuhan khusus itu walaupun ditempatkan di kelas yang sama dengan siswa berkategori normal, tetapi memiliki kemampuan untuk mengimbanginya. Wenny juga mendorong agar dibangun asrama, sehingga dapat semakin ramah bagi kaum difabel.
“MAN 2 Sleman harus didukung sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat mengimbangi siswa normal. Mereka harus mampu mengejar, namun harus didukung sarana dan prasarana,” dorong politisi F-PG itu.
Kepala MAN 2 Sleman Aris Fuad’ mengatakan, tahun ini pihaknya menerima 557 siswa, dimana 12 siswa diantaranya merupakan siswa berkebutuhan khusus. Ia menambahkan, kebanyakan siswa berkebutuhan khusus itu datang dari luar Sleman, seperti Bantul, hingga Pemalang. Sedikit menjadi kendala, tatkala siswa itu harus kost di sekitar sekolah, sehingga tidak ada pendampingan.
Untuk itu, ia berharap kepada
Komisi VIII DPR dan Kemenag agar dibuatkan asrama, khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, perlu adanya guru khusus, untuk mendampingi siswa-siswa itu. Di sisi lain, ia mendorong agar MAN yang lain juga dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi, sehingga tidak perlu jauhs-jauh menuntut ilmu ke MAN 2 Sleman.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VIII DPR Kunjungan Kerja
