Marlen Sitompul | Sabtu, 13/01/2018 21:45 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait impor beras sebanyak 500.000 ton menjadi polemik. Sebab, impor beras tersebut akan berdampak buruk bagi petani di tanah air.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, impor beras tersebut membuktikan bahwa klaim pemerintah atas swasembada pangan hanya pepesan kosong belaka.
"Sebab ini pertanda bahwa klaim swasembada dan sukses kelola pangan sudah selesai. #MafiaImport katanya sudah dihabisi. kok ada lagi? Kasian petani," kata Fahri, melalui akun twitternya di @fahrihamzah, Sabtu (13/1).
Kata Fahri, perlahan tapi pasti, semenjak awal Januari 2018, harga beras di beberapa daerah di Indonesia mulai merangkak naik melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni 9.450/kg untuk jenis Medium dan 12.800/kg beras Premium.
"Sementara fluktuasi harga antara Rp. 9.450-11.000 utk medium dan Rp. 12.800-13.000 utk premium. Tentu ini menciptakan ketidakpastian sekaligus beban bagi rakyat produsen maupun konsumen," tegasnya.
Sebelumnya,
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan impor beras khusus yang dilakukan Kementerian Perdagangan merupakan cadangan pangan selama enam hari. Menurutnya, stok beras di Bulog hanya ada 900.000 ton sedangkan kebutuhan beras di Tanah Air sebesar 2,5 juta ton per bulan.
"Insya Allah kedepan baik-baik saja, karena Oktober hingga Desember musim tanam, Januari berarti ada panen. Febuari sudah masuk panen puncak mengikuti tahun 2017," kata Amran saat menyambangi Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (12/1).
Amran mengakui, meski bulan depan ada panen puncak namun pihaknya berharap Bulog bisa menyerap produksi beras petani lokal dengan optimal. Amran mengatakan kebijakan pangan di tahun ini akan terdorong dengan baik apabila Bulog bisa menyerap panen beras sesuai target yakni 3,7 ton.
"Kami minta Bulog, karena serapannya sangat rendah dari target kita 3,7 ton, itu kita akan perbaiki bersama ke depan. Tahun depan kalau bisa 90% (serapan) Insya Allah stok kita lebih baik," tuturnya.
Sementara itu,
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya telah melaporkan langkah impor beras kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Menurutnya, beras impor yang akan masuk di bulan ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan
Impor Beras.
"Saya laporkan beras yang diimpor masuk dalam kategori keperluan tingkat lain dengan tingkat kepecahan 5%," kata Enggar usai rapat koordinasi pangan di Kementerian Koordinator Perekonomian.
KEYWORD :
Impor Beras Petani Menteri Perdagangan Menteri Pertanian
