Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo
Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menilai langkah pemerintah mengimpor beras menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya. Pasalnya, pemerintah melakukan impor saat pangan terbilang stabil.
"Kenapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan kita terbilang stabil. Menteri Pertanian pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi," ujarnya dalam siaran pers ke redaksi, Sabtu (13/01).
Selain itu, kata Edhy, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras. Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri.
"Beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda. Kenapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini?" tanya Edhy.
Pada tahun 2015, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor.
"Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras," kata politikus Partai Gerindra itu.
Selain itu, Edhy mengaku heran dengan kebijakan impor beras kali ini. Persoalan beras ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), tapi anehnya, kata dia, kenapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Padahal, kata dia, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog.
"Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?," tanya Edhy.
KEYWORD :Impor Beras Mendag Kementan Amran Sulaiman
