Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait Pansus angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas bahwa legislatif sebagai lembaga pengawas tertinggi.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, keputusan tersebut menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di Indonesia adalah DPR."Karena dia lembaga pengawas tertinggi, maka dia memiliki seluruh hak dalam pengawasan dan menggunakan hak pengawasan itu kepada lembaga negara apapun yang menggunakan kewenangan yang diberikan negara dan uang serta fasilitas yang diberikan negara," kata Fahri, ketika dihubungi, Jakarta, Jumat (9/2).Kata Fahri, putusan MK itu juga sebagai penegasan dari keyakinan konstitusional yang selama ini dianut. Untuk itu, Ia meminta agar keputusan ini menegakkan sikap semua lembaga negara agar mau diawasi DPR tanpa terkecuali.Pansus Angket KPK Putusan MK DPR
