Sertifikat "Pengibulan" Jokowi, Gerindra Minta Pemerintah Legowo

Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta berbesar hati atau legowo dalam menerima setiap kritikan dari masyarakat. Sebab, rakyat memiliki kewenangan menilai kinerja pemerintah.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pemerintah tidak perlu reaktif dalam menanggapi kritikan yang dilayangkan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

"Kebenaran itu datang dari siapa saja. Marilah kita berbesar hati, legowo menerima kritikan," kata Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3).

Hal itu menanggapi ancaman Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan atas kritikan yang dilontarkan oleh Amien Rais terhadap program bagi-bagi sertifikat oleh Presiden Jokowi.

Kata Muzani, biarlah masyarakat yang memberi penilaian dalam setiap kinerja yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, jika kritikan itu benar tentu harus segera diperbaiki.

"Kalau itu salah biarkan saja, biar rakyat nanti yang menilai. Karena sesungguhnya kebaikan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau pemerintah melakukan kebaikan di depan rakyat, pasti rakyat merasakan itu," terangnya.

Sebab, kata Muzani, kritikan itu menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat terhadap penguasa. Apalagi, Amien Rais dikenal sebagai pengkritik penguasa sejak era pemerintahan Soeharto.

"Setiap rezim pemerintahan dikritik pedas biasa saja. Kalau kita baca track record, Pak Amien dari zaman Pak Harto kan gitu," tegasnya.

Diketahui, Luhut berang atas kritikan yang disampaikan Amien yang menuding program sertifikasi Jokowi hanyalah pembohongan alias pengibulan. Luhut menyebut, paham betul rekam jejak Amien.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" tegas Luhut, saat berpidato di gedung BPK, Senin (19/3).

Sebelumnya, Amien mengkritik Presiden Jokowi dengan menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien, di Bandung, Minggu (18/3).

KEYWORD :

Menko Maritim Luhut Panjaitan Amien Rais

Operasi Lilin 2024, Polri Terjunkan 141.605 Personel Gabungan

Negosiasi Kontrak Alot, Juventus Bakal Lepas Vlahovic

KPK Selisik Aliran Dana Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen

Dua Jam, Budi Arie Diperiksa Sebagai Saksi Judi Online Oknum Komdigi

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan