Marlen Sitompul | Rabu, 21/03/2018 10:50 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima aspirasi masyarakat Bombana dengan Komnas HAM
Jakarta - Di tengah pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi, masyarakat Bombana justru mengalami penindasan dengan perampasan tanah seluas 70.000 hektar oleh konglomerat asing.
Pimpinan DPR menyesalkan sikap pemerintah yang seolah-olah tutup mata atau membiarkan terjadinya pengambilalihan tanah adat masyarakat oleh para asing, di Bombana, Sulawesi Tenggara.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah dengan mudah membiarkan para cukong asing menjadikan masyarakat hanya sebagai sekrup.
"Mereka dengan kuasa uangnya mau menjadikan perkebunan dan sebagainya dengan mengabaikan rakyat, jadi mereka mendikte masyarakat. Jadi masyarakat itu hanya menjadi sekrup para pengusaha," kata Fahri, usai menerima aspirasi masyarakat Bombana di ruang kerjanya, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3).
Untuk itu, Fahri meminta agar aparat penegak hukum bersikap netral terkait penyerobotan tanah masyarakat seluas 70.000 hektar oleh para konglomerat tersebut.
"Kita mengharapkan aparat penegak hukum bersikap netral, mereka harus betul-betul adil. Saya kira ini harus dituntaskan dan berhenti menyerobot hak rakyat. Laporan sampai 70.000 hektar," tegasnya.
Fahri telah melaporkan kasus tersebut kepada komisi terkait di DPR untuk menuntaskan terjadinya dugaan penindasan cukong asing kepada rakyat. "Nanti saya akan laporkan ke komisi terkait, komisi II dan III," tegas Fahri.
Dalam kesempatan itu,
Komnas HAM menyerukan agar pemerintah mengambil kembali tanah yang dikuasai konglomerat karena hal ini telah menimbulkan ketimpangan dan perasaab ketidakadilan di tengah masyarakat.
"Kenapa kok Pemerintah begitu mudah memberikan kepada asing. Kenapa aparat seakan-akan hadir menindas rakyatnya sendiri," tegas pimpinan
Komnas HAM yang mendampingi masyarakat Bombana menemui pimpinan DPR.
KEYWORD :
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Komnas HAM
