Muslim Uighur di China
Washington - Publik internasional harus memberikan sanksi terhadap China atas penahanan massal etnis Uighur di wilayah Xinjiang barat. Demikian pernyataan ratusan ilmuwan dunia, pada Selasa (27/11) guna mengakhiri penyiksaan psikologis terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
Beijing dalam beberapa bulan terakhir menghadapi kecaman dari aktivis, akademisi dan pemerintah asing atas penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap minoritas Muslim Uighur, dan kelompok etnis lain yang tinggal di Xinjiang.
Pada Agustus lalu, panel hak asasi manusia PBB mengatakan telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya, bahwa satu juta atau lebih orang Uighur dan minoritas lainnya ditahan dalam kamp rahasia di wilayah tersebut.
Perwakilan dari kelompok 278 sarjana di berbagai disiplin ilmu dari puluhan negara menyerukan kepada China pada sebuah jumpa pers di Washington untuk mengakhiri kebijakan penahanannya, dan untuk sanksi yang ditujukan pada para pemimpin kunci China dan perusahaan keamanan terkait dengan pelanggaran.
"Situasi ini harus diatasi untuk mencegah preseden negatif terkait penindasan negara terhadap segmen penduduknya, terutama atas dasar etnis atau agama," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters pada Selasa (27/11).
Para ilmuwan juga mendesak negara-negara mempercepat permintaan suaka dari minoritas Muslim Xinjiang, serta memelopori sebuah gerakan dari PBB yang ditujukan untuk menyelidiki sistem interniran massal ini, dan menutup kamp-kamp.
Sementara China menolak kritik atas tindakannya di Xinjiang, mengatakan bahwa itu melindungi agama dan budaya minoritas, dan bahwa tindakan keamanannya diperlukan untuk memerangi pengaruh kelompok ekstrimis yang menghasut kekerasan di sana.
Sesekali Bentrok soal Batas Laut Cina Selatan, Tiongkok-Vietnam Menandatangani 14 Kesepakatan
Menteri Luar Negeri negara itu, Wang Yi, telah mengatakan bahwa dunia seharusnya mengabaikan "gosip" tentang Xinjiang dan mempercayai pemerintah.
KEYWORD :Muslim Uighur China Pembersihan Etnis
