Presiden Palestina Mahmoud Abbas jadi pembicara dalam pertemuan Dewan Pusat Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat, 14 Januari 2018 (Mohamad Torokman/Reuters)
Yerusalem - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas berjanji akan segera menerapkan perintah pengadilan untuk membubarkan parlemen. Namun keputusan itu menuai kecaman dari partai Palestina yang memerintah Jalur Gaza, Hamas.
Partai itu memperingatkan, langkah Abbas membubarkan Dewan Legislatif Palestina (PLC) dan menyerukan pemilihan dalam waktu enam bulan akan membawa kekacauan dan menghancurkan sistem politik.
"Keputusan Abbas untuk membubarkan Dewan Legislatif Palestina tidak memiliki nilai-nilai konstitusional atau hukum. Itu adalah keputusan politik yang tidak valid karena dikeluarkan oleh badan ilegal," begitu pernyataan Hamas.
Pengumuman Abbas itu juga menambah sederet perpecahan sengit antara partai Fatah dan Hamas, yang dimulai pada 2007, setelah Hamas memenangkan pemilihan 2006 dan mengambil alih Gaza, yang kuasai Israel-Mesir sejak itu.
Hamas meminta rakyat Palestina dan faksi-faksi politik lainnya untuk menghentikan Abbas, yang partainya memegang kendali administratif atas bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki.
Gerakan itu juga menyerukan Mesir - yang telah menjadi penengah antara kedua pihak dalam upaya untuk mengakhiri perpecahan Palestina - untuk memblokir upaya Abbas.
"Kami menyerukan Mesir untuk memblokir langkah-langkah Abbas yang merupakan pukulan fatal bagi upaya Mesir yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi Palestina," kata pernyataan itu.
Dilandir dari Al Jazeera, bulan lalu, delegasi dari Hamas dan Fatah mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo untuk mengakhiri konflik Palestina.
Pertemuan itu merupakan salah satu dari puluhan disuksi di Kairo dan beberapa ibu kota Arab antara Hamas dan Fatah sejak dimulainya perselisihan Palestina pada 2007, namun belum juga membuahkan hasil.
KEYWORD :Palestina Konflik Timur Tengah Kelompok Hamas
