Menpora, Imam Nahrawi
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terlibat dalam pencairan dana hibah Kemenpora ke KONI sebesar Rp 17,9 miliar.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pengajuan proposal dana hibah KONI atas sepengetahuan dan persetujuan menteri dalam hal ini Imam Nahrawi. Dimana, Imam Nahrawi memiliki hak untuk menolak dan menyetujui proposal tersebut.
"Karena kalau kita bicara pengajuan proposal, mereka yang mengajukan, mereka yang memproses, mulai dari atas sampai ke bawah, yang dibutuhkan keterangannya pasti akan dipanggil," kata Febri, ketika dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (23/1).
KPK menduga sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan untuk mengalokasikan fee sekitar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sekitar Rp 3,4 miliar.
Untuk itu, kata Febri, penyidik KPK terbuka untuk memeriksa Imam Nahrawi sebagai pengambil kebijakan di Kemenpora. Pemeriksaan Imam Nahrawi tergantung kebutuhan penyidik KPK.
"Untuk kemungkinan pemanggilan dimungkinkan sepanjang dibutuhkan penyidik. Nanti kan diinformasikan setelah ada jadwal pemanggilannya," terang Febri.
Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di ruangan kerja Menpora Imam Nahrawi. Sejumlah dokumen dan proposal yang berkaitan dengan kasus tersebut disita penyidik KPK untuk keperluan penyidikkan.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan lima orang tersangka. Kelima tersangka berasal dari Kemenpora dan KONI, yakni Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy ?selaku tersangka pemberi suap. Kemudian, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora, Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora, Eko Triyanto selaku tersangka penerima suap.
KEYWORD :Menpora Imam Nahrawi Dana Hibah Koni
