Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Mousavi (Foto: Presstv)
Teheran, Jurnas.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi, mengatakan, sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap bank sentral Iran dan dana pembangunan bukanlah hal baru, tetapi sanksi lama yang dikemas dalam bentuk yang berbeda.
"As harus mengakui, sanksi adalah kebijakan yang gagal, dan cara seperti ini secara berlebihan dan manipulasinya sebagai senjata sudah membuat kredibilitas AS dan ekonominya diuji secara serius di komunitas internasional," katanya.
Sanksi baru yang menyasar Bank Sentral Iran, Dana Pembangunan Nasional Iran dan Etemad Tejarate Pars Co, Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (20/8).
Analis meragukan kebijakan AS itu mengingat bahwa sanksi sebelumnya telah menargetkan industri minyak Iran dan bank-bank negara yang terputus dari sistem keuangan internasional.
Mousavi mengatakan Iran sudah menemukan cara mengatasi pembatasan dan berjanji bahwa negara itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kemampuan domestik dan kerja sama dengan negara-negara sahabat.
Washington, katanya, sedang mengejar kebijakan yang membingungkan dan putus asa yang didasarkan pada intimidasi, unilateralisme, dan mengobarkan terorisme ekonomi terhadap orang lain.
"AS tidak memiliki kemampuan untuk melakukan inisiatif diplomatik yang masuk akal dan dinamis untuk menyelesaikan perselisihan dengan negara lain secara damai," tambahnya.
Mousavi itu lebih lanjut mengkritik Washington karena menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015, mengatakan setiap pembicaraan dengan Iran tidak akan mungkin tanpa AS kembali ke perjanjian.
"Kami telah menjaga cara keterlibatan terbuka. Bola itu ada di pengadilan AS dan mereka harus dengan berani mengakui kesalahan mereka dalam melanggar perjanjian nuklir dan memenuhi kewajiban mereka," katanya.
"Mereka kemudian dapat berinteraksi dengan negara kita dalam kerangka solusi yang diramalkan di JCPOA seperti penandatangan kesepakatan lainnya," tambahnya, merujuk pada kesepakatan nuklir yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.
KEYWORD :Abbas Mousavi Amerika Serikat Iran
