Aksi Mahasiswa di depan gedung DPR
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mengimbau mahasiswa tidak demo turun ke jalan, saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih, yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Dikatakan, pengerahan massa di jalan lebih banyak dampak negatifnya. Apalagi pelantikan presiden merupakan acara kenegaraan yang dihadiri oleh para tamu negara.
"Kita tahu sendiri dampak negatifnya banyak dari pengerahan massa turun ke jalan. Sebetulnya karena itu acara khidmat, acara yang akan diikuti oleh tamu-tamu dari berbagai negara, maka kita harus menjaga situasi dan kondisi," kata Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Ismunandar, pada Selasa (15/10) usai Dies Natalis Universitas Diponegoro ke-62 di Semarang, Jawa Tengah.
Imbauan ini, lanjut Ismunandar, bukan dalam rangka mengekang kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sebab, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, namun tetap dalam aturan dan koridor yang sudah disepakati.
"Imbauan ini dalam rangka memelihara situasi keamanan, ketertiban, apalagi seperti yang saya sampaikan bahwa ini peristiwa besar, didatangi oleh tamu negara," jelas dia.
Lagi pula, kata Ismunandar, tuntutan mahasiswa yang sebelumnya disampaikan dalam aksi demo pada 22-23 September 2019 lalu sudah diterima oleh DPR dan Presiden Joko Widodo.
Dengan demikian, dia mendorong agar kritik mahasiswa disampaikan lewat diskusi ilmiah, dengan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing.
"Rektor didorong untuk mengajak mahasiswa berdialog, agar aspirasi itu bisa diserap melalui dialog-dialog tersebut. Sehingga itu akan lebih mengena dan bisa disampaikan," tandas dia.
KEYWORD :Kemristekdikti Demo Mahasiswa Pelantikan Presiden
