Jakarta, Jurnas.com - Potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, bangsa Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi, pada sidang Paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10).
Jokowi mengatakan, hal itu menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi, akan menjadi kesempatan besar jika bangsa Indonesia mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi memaparkan sejumlah fokus kerja yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama.
"Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," kata Jokowi.
Kedua, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Dimana, infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, kata Jokowi, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong atau dipangkas. "Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," terangnya.
"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," lanjutnya.
Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Dimana, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. "Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," katanya.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tambah Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegasnya.
Dan yang terakhir, kata Jokowi adalah, transformasi ekonomi. Menurutnya, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir," kata Jokowi.
"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik," demikian Jokowi.
KEYWORD :Pelantikan presiden dan wapres Jokowi-Maruf Amin
