Surat kabar di Australia tampak dicoret-coret sebagai bagian dari kampanye terkoordinasi untuk menyoroti kerahasiaan pemerintah. (Foto: Rick Rycroft / AP)
Australia, Jurnas.com - Halaman depan sejumlah surat kabar terbesar Australia tidak bisa dibaca karena dicoret. Aksi itu diketahui sebagai kampanye melawan kerahasiaan dan peraturan pemerintah yang memposisikan pelapor dan kebebasan pers dalam bahaya.
Di antara media besar yang terlibat pada kampanye tersebut adalah Masthead nasional dan regional termasuk The Australian, The Sydney Morning Herald dan Australian Financial Review.
Kesan hitam bermakna sensor pada harian membuat halaman itu sulit untuk dibaca seperti yang dilakukan pemerintah terhadap dokumen sensitif negara.
Beberapa iklan yang dimuat di sejumlah kanal televisi negara itu, meminta penonton untuk menerungkan pertanyaan: "Ketika pemerintah menyembunyikan kebenaran dari Anda, apa yang mereka tutupi?"
Aksi ini ditujukan untuk memberi tekanan pada pemerintah untuk membebaskan jurnalis dari undang-undang yang membatasi akses ke informasi sensitif, memberlakukan sistem informasi yang berfungsi dengan baik, dan meningkatkan tolok ukur untuk tuntutan hukum pencemaran nama baik.
"Ini tentang mempertahankan hak dasar setiap warga Australia untuk mendapat informasi yang benar tentang keputusan penting yang dibuat pemerintah atas nama mereka," kata kepala eksekutif Nine, Hugh Marks dalam sebuah pernyataan.
Australia tidak memiliki perlindungan konstitusional dalam kebebasan berbicara. Pemerintah mengatakan, melindungi pelapor saat memperkuat undang-undang kontra-spionase pada 2018, meskipun organisasi media mengatakan kebebasan pers tetap dibatasi.
Menteri Komunikasi Australia Paul Fletcher tidak segera tersedia untuk memberikan komentar pada hari Senin. Pemerintah sebelumnya mengatakan kebebasan pers adalah prinsip dasar.
Ketua eksekutif News Corp Australasia Michael Miller mengatakan, "Warga harus selalu curiga terhadap pemerintah yang ingin membatasi hak mereka untuk mengetahui apa yang terjadi".
Australia tidak memiliki perlindungan konstitusional dalam kebebasan berbicara. Pemerintah mengatakan, melindungi pelapor saat memperkuat undang-undang kontra-spionase pada 2018, meskipun organisasi media mengatakan kebebasan pers tetap dibatasi.
KEYWORD :Koran Australia Kebebasan Berpendapat
