Ilustrasi pengguna Twitter
Jakarta, Jurnas.com - CEO Twitter Jack Dorsey mengumumkan pelarangan semua iklan politik dari layanannya. Ia mengatakan perusahaan media sosial memberi pengiklan keuntungan yang tidak adil dalam memperbanyak pesan yang sangat bertarget dan menyesatkan.
"Sementara periklanan internet sangat kuat dan sangat efektif untuk pengiklan komersial, kekuatan itu membawa risiko yang signifikan bagi politik, di mana ia dapat digunakan untuk memengaruhi suara untuk mempengaruhi kehidupan jutaan orang," Jack Dorsey menulis tweet dilansir Global News.
Facebook sebelumnya menjadi perhatian sejak diungkapkan pada bulan Oktober bahwa ia tidak akan memeriksa fakta iklan oleh politisi atau kampanye mereka, yang dapat memungkinkan mereka untuk berbohong secara bebas. CEO Mark Zuckerberg mengatakan kepada Kongres pekan lalu bahwa politisi memiliki hak untuk kebebasan berbicara di Facebook.
Iklan Politik Mulai Dibatasi di Facebook
Masalah ini tiba-tiba muncul pada bulan September ketika Twitter, bersama dengan Facebook dan Google, menolak untuk menghapus iklan video yang menyesatkan dari kampanye Presiden Donald Trump yang menargetkan mantan Wakil Presiden Joe Biden, seorang kandidat presiden dari Partai Demokrat.
Sebagai tanggapan, Senator Demokrat Elizabeth Warren, calon presiden lainnya, menjalankan iklannya sendiri di Facebook dengan membidik Zuckerberg. Iklan tersebut secara keliru mengklaim bahwa Zuckerberg mendukung Presiden Donald Trump untuk dipilih kembali, mengakui kepalsuan yang disengaja sebagai hal yang perlu untuk membuat suatu poin.
Para kritikus telah meminta Facebook untuk mencekal semua iklan politik. Namun Google dan Facebook tidak memiliki komentar langsung tentang perubahan kebijakan Twitter.
Perusahaan Twitter Iklan Politik
