Foto ini menunjukkan pemandangan Parlemen Iran (Majlis) dalam pertemuan (Foto: PressTV)
Teheran, Jurnas.com - Pembuat undang-undang agama minoritas di parlemen Iran mengutuk resolusi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Teheran. Menurutnya resolusi tersebut hanya konspirasi Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutu lainnya.
Resolusi itu yang disponsori Kanada, disahkan di Majelis Umum PBB pada 18 Desember, menuduh Iran melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas agama.
Dalam sebuah pernyataan bersama pada Minggu (22/12), anggota parlemen Asyuria, Yahudi, Zoroaster, dan Kristen Armenia mengecam resolusi itu sebagai sepihak dan dengki. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan AS untuk menekan Iran.
"Meskipun isi resolusi tampaknya mengenai hak asasi manusia, pada dasarnya itu adalah pernyataan politik dan alat tekanan yang diangkat dengan tujuan strategis spesifik terhadap negara kita," kata mereka.
Anggota parlemen itu di antarnaya, Yunaten Bet Kelia, yang mewakili komunitas Asyur dan Kasdim di parlemen Iran, Georgic Abramian dan Karen Khanlari, yang mewakili Kristen Armenia, serta anggota parlemen Zoroastrian Esfandiar Ekhtiari dan anggota parlemen Yahudi Siamak Moreh Sedgh.
"Kami, perwakilan minoritas agama dari Majelis Permusyawaratan Islam, sangat mengutuk resolusi ini karena penggunaan instrumental konsep HAM dan menganggapnya sebagai resolusi sepihak dan dengki yang dimaksudkan untuk mengisolasi internasional negara kami dengan menerapkan berbagai standar," katanya.
Para anggota parlemen menyerukan Kementerian Luar Negeri Iran untuk dengan keras dan efektif mengecam resolusi tersebut dan memonitor dengan cermat posisi dan gerakan rezim yang keras kepala dan reaksioner di wilayah tersebut.
"Kami juga mengharapkan aparat diplomatik kamiuntuk menetralisir konspirasi anti-Iran Amerika, rezim Zionis dan sekutu mereka di arena internasional dalam koordinasi dengan negara-negara sahabat," tambah mereka.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi mengatakan, resolusi dirancang tersebut dirancang berdasarkan sikap selektif, niat buruk, konfrontatif, dan bermuatan politik.
Mousavi mencatat, sejumlah anggota resolusi itu sendiri dikenal karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan dan mengadopsi standar ganda terhadap isu hak tersebut.
Arab Saudi misalnya dikecam karena tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat, mempraktikkan ideologi yang sangat radikal, dan merampas hak-hak dasar perempuan. Ia juga memimpin invasi militer ke Yaman sejak 2015 yang telah menewaskan puluhan ribu orang.
Sementara itu, Uni Emirat Arab yang merupakan sekutu utama Arab Saudi dalam perang melawan Yaman, dan dituduh menjalankan penjara rahasia di Yaman, tempat penyiksaan dan penganiayaan fisik merajalela.
Sementara itu, banyak negara Barat yang mendukung resolusi antiIran, adalah pemasok utama senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam agresi terhadap Yaman.
KEYWORD :Pemuka Agama Pelanggaran HAM Abbas Mousavi
