Anggota Watimpres, Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan ISED
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Watimpres, Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto mengatakan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi lantaran tingginya biaya politik.
“Karena costnya mahal makin kesini Pilkada saya rasakan makin noisy dan costly, makin gaduh dan makin mahal,” kata Sidarto dalam sebuah diskusi publik bertema ‘2020 Digitalisasi Indonesia Outlook’ yang digelar ISED di Sarinah, Jakarta, Rabu (15/01/2020).
Untuk maju sebagai Calon Gubernur, kata Sidarto, Calon tersebut harus mengeluarkan biaya hingga ratusan milyar. Hal itu tentu tidak sepadan dengan gaji yang didapatkan selama dia menjabat.
“Kalau cagub nyalonkan itu ratusan miliar bagaimana dia mengembalikan, dia mengembalikannya dengan coruption,” katanya.
Guna meminimalisir praktik korupsi, Sidarto pun menilai Pilkada langsung sebaiknya ditiadakan sampai masyarakat di Indonesia benar-benar memiliki edukasi yang baik.
“Untuk Pilkada ini sementara jangan langsung dulu sampai educated dan perut kita sudah cukup baik. Jadi orang tidak bisa dibeli, tunggu sampai orang tidak bisa dibeli,” katanya.
Pada kesempatan itu, Sidarto juga mendukung perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.
“DPR kembali tertutup lagi, karena yang tahu kualitas kader itu adalah partai politik,” pungkasnya.
KEYWORD :Pilkada Watimpres Proporsional Tertutup
