Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengemukakan seluruh urusan yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebaiknya ditangani oleh negara. "Mulai dari pelatihan calon TKI hingga penempatan TKI, seluruhnya negara yang mengurusnya," katanya di Gedung DPR di Senayan Jakarta, Selasa.
Dikatakan Okky, bila ditelusuri secara mendalam, maka persoalan TKI umumnya bersumber dari dalam negeri. Seperti soal pemalsuan dokumen dan kualitas sumber daya manusia TKI. Manfaat positif pengurusan TKI oleh negara, di antaranya database TKI akan lebih terdata dengan baik melalui satu pintu, pengawasan TKI di luar negeri akan lebih pasti dengan basis data tunggal pemerintah, meniadakan keberadaan TKI ilegal, dan meminimalkan pemalsuan dokumen TKI.
"Karena dalam praktik selama ini ada dua pintu, yakni pihak swasta melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan negara melalui Kemenaker sebagi regulator dan BNP2TKI sebagai operator," kata Okky.
Namun gagasan ini harus disandingkan dengan kondisi objektif lembaga negara dan pemangku kepentingan yang menangani persoalan ini. Seperti tidak sedikit Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki pemerintah di daerah-daerah mati suri. Konkretnya, pemerintah harus memperkuat BLK untuk melatih calon TKI. Bila BLK belum siap, alternatif sementara, pelatihan terhadap TKI tetap di swasta. Namun, dalam hal pengiriman dan penempatan total dilakukan oleh negara.
"Harus ada kejelasan kedudukan dan kewenangan Kemenaker dan BNP2TKI dalam urusan TKI ini. Selama ini yang terjadi, adanya tarik-menarik kewenangan sekaligus kepentingan antara kedua lembaga ini. Saya kira Presiden yang memiliki komitmen perlindungan terhadap TKI dapat meluruskan persoalan yang terjadi di dua lembaga negara ini," katanya. (ant)
Okky Anggap BPOM Gagap Terkait Kosmetik Oplosan
Okky Asokawati
