Jakarta - jurnas.com/tags/Budayawan/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">Budayawan Betawi, jurnas.com/tags/Ridwan Saidi/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">Ridwan Saidi menyatakan akan siap mendukung siapapun calon Gubernur DKI Jakarta yang berkomitmen mengembalikan jatidiri warga Betawi.
Sebagai tokoh Betawi asli, ia mengaku kenyang dengan pengkhianatan dan pengerdilan yang dilakukan Pemerintah terhadap warga Betawi.
“Kalau Rizal Ramli mau menyatakan komitmennya untuk mencabut SK Walikota Soediro, maka akan saya dukung. Saya juga yakin orang Betawi ramai-ramai ikut mendukungnya,” kata Ridwan dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta, Kamis (8/9).
(Baca: jurnas.com/artikel/7285/BARRI-Jakarta-Butuh-Pemimpin-yang-Beradab/">Jakarta Butuh Pemimpin yang Beradab)
Menurutnya penetapan HUT Jakarta 22 Juni adalah penghinaan bagi masyarakat Betawi. Karena hari itu adalah hari pembantaian orang Betawi yang dilakukan oleh orang-orang gujarat. Oleh karena itu ia meminta pelurusan sejarah.
"Tanggal 22 Juni 1527 yang dijadikan rujukan menetapkan HUT Jakarta, merupakan tanggal pertempuran antara Fatahillah dengan Portugis. Seharusnya Pemprov DKI mengacu kepada sejarah yang benar, bahwa Jakarta ditetapkan sebagai Kota Praja pada 3 September 1945 oleh Bung Karno," kata Ridwan.
Kenapa tidak meminta penetapan kepada Gubernur Ahok? Ridwan mengatakan Ahok sampai saat ini tidak mempunyai komitmen memegang janji untuk mengembalikan jatidiri warga Betawi, bahkan tidak menghargai budaya maupun sejarah Betawi.
Hal ini terlihat saat penggusuran di kampung Luar Batang, Aquarium, dan Pasar Ikan yang sebenarnya merupakan tanah adat. Pemprov tidak boleh mengutak-atik tanah tersebut dengan alasan apapun.
“Ahok tidak mengerti sejarah dan sangat arogan. Kampung akuarium itu tanah adat, kedai-kedai di pasar ikan itu tanah dikasih, PD Pasar Jaya jangan hanya bisa mengklaim saja. Emangnya itu tanah punya nenek moyang lo,” tegas Ridwan.
Ia pun mendesak Pemprov DKI melakukan rekap inventarisasi kekayaan daerah khususnya tanah, karena status tanah di Jakarta masih banyak yang belum jelas. BPN saja tidak memiliki datanya.
"Ahok malah sering mengklaim tanah adat tanpa landasan yang kuat, ini sangat tidak pantas dilakukan oleh pemimpin," tuntas Ridwan.
KEYWORD :Budayawan Ridwan Saidi Pilkada DKI jurnas.com
