![“Pasca reformasi sudah terhitung 360 kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Pemilu yang kita gadang-gadang mampu membawa pemimpin terbaik tidak menjalankan fungsi sebagai pemegang amanah rakyat.”](https://www.jurnas.com/images/images/view/db6d268dd2283a22fde5ee176622f3a0.jpg)
Diskusi Publik ProDEM
Jakarta - Pelaksanaan pilkada di tanah air mendapatkan sorotan dari Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM). ProDEM menyayangkan Pilkada yang diharapkan memunculkan figur pemimpin yang mampu mengedepankan kepentingan rakyat, malah terjebak dalam kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga berbalik mengkhianati amanah rakyat.
Anggota Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Standarkia menilai pilkada selama ini hanya melahirkan penjahat-penjahat birokrasi. Bahkan senator ProDEM ini mengemukakan pasca reformasi hingga saat ini sudah terdapat 360 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan walikota yang terjerat kasus korupsi. Jumlah ini hampir 70 persen dari total 571 kepala daerah di Indonesia.
“Pasca reformasi sudah terhitung 360 kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Pemilu yang kita gadang-gadang mampu membawa pemimpin terbaik tidak menjalankan fungsi sebagai pemegang amanah rakyat,” ujarnya dalam Diskusi Publik Jaringan Aktivis ProDEMokrasi yang bertajuk “Pilkada Tanpa Koruptor”, Sabtu (10/9).
Kiai NU Dorong Muktamar Luar Biasa PBNU
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, yang hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut mengakui bahwa korupsi dalam pelaksanaan pilkada juga tidak dapat dipisahkan dari peran partai politik (Parpol). Parpol seyogyanya menyaring kader-kader yang nantinya berpotensi untuk melakukan korupsi.
“Parpol harusnya tidak melakukan fit and proper test yang asal-asalan dalam menyaring kader-kader pemimpin rakyat. Pemimpin harapan rakyat adalah pemimpin yang memiliki sense of service,” terangnya.
Pilkada menurut Setya Purwanto selama ini banyak dihiasi oleh tindakan yang mendorong pelaksanaan pilkada ini ke arah kapitalisasi demokrasi. Sekjen ProDEM ini menyebut sejumlah mahar serta lobi-lobi politik demi kepentingan kelompok saat memegang tampuk kekuasaan, menjadi faktor penting yang menyebabkan pemimpin terpilih rentan menjadi koruptor.
“Begitu banyak tindakan yang mendorong pilkada ke arah kapitalisasi demokrasi. Inilah yang menyebabkan banyak pemimpin yang mencuri uang rakyat,” sebut Setya
Korupsi ProDEM