Mantan wakil perdana menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pidato selama konferensi CEO yang diselenggarakan asosiasi manajemen lokal di Manila pada 4 September 2018. (Foto: AFP)
Kuala Lumpur, Jurnas.com - Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim mengungkapkan alasannya menentang rencana Mahathir Mohamad untuk memimpin Malaysia selama periode transisi enam bulan, jika koalisi Pakatan Harapan kembali merebut Putrajaya.
Dalam sebuah wawancara televisi yang dikutip Channel News Asia pada Selasa (23/6), Anwar mengatakan transisi singkat akan membuat kinerja perdana menteri tidak efektif. Selain itu, dia menyatakan sudah saatnya Malaysia memiliki pemimpin baru.
"(Jika ada) transisi enam bulan, setelah dua bulan orang bertanya kapan, kapan tanggalnya? Apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan memiliki Kabinet yang sama, apakah Anda akan mengubahnya? Anda memiliki enam bulan masa yang tidak bisa fokus pada reformasi dan ekonomi," kata Anwar.
Sebelumnya, Mahathir sudah dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Pertama saat memimpin koalisi Barisan Nasional selama 22 tahun, dan selanjutnya saat memimpin Pakatan Harapan pasca pemilihan umum 2018.
"Saya menekankan ini bukan masalah kepribadian. Ini masalah kesempatan untuk memulai yang baru, awal yang baru untuk negara ini. Orang Malaysia pantas mendapat sesuatu yang lebih baik," tegas dia.
Koalisi Pakatan Harapan terpilih menjadi Putrajaya dalam pemilihan umum 2018 dengan Mahathir sebagai pemimpin. Tapi pemerintahannya runtuh pada Februari lalu, setelah Muhyiddin Yassin yang memimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia keluar dari koalisi.
Muhyiddin, yang didukung oleh Barisan Nasional dan Parti Islam Se-Malaysia, dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia kedelapan yang memimpin pakta Perikatan Nasional (PN).
Sementara Pakatan Harapan yang kembali menjadi koalisi oposisi, sedang merencanakan langkah-langkahnya untuk mendapatkan kembali kekuasaan federal, tetapi mencapai jalan buntu ketika partai-partai komponen dan sekutu mereka tidak dapat menyetujui pencalonan untuk jabatan perdana menteri.
Partai Amanah Negara dan Partai Aksi Demokrat mendukung kembalinya Mahathir sebagai perdana menteri dan Anwar sebagai wakilnya, setelah Anwar gagal meyakinkan koalisi negara yang berkuasa di Sarawak untuk mendukungnya untuk jabatan puncak.
Namun, PKR telah menolak opsi tersebut dan bersikeras bahwa Anwar harus memegang jabatan perdana menteri jika koalisi kembali ke Putrajaya.
Terkait kemungkinan Mahathir akan memainkan peran sebagai penasihat dalam pemerintahan, Anwar mengatakan bahwa ia terbuka untuk diskusi. Muncul pula usulan untuk menunjuk Mahathir sebagai menteri senior atau mentor menteri.
"Tetapi yang tidak dapat dikompromikan adalah bahwa pemerintah baru yang akan kita bentuk harus sepenuhnya berkomitmen untuk reformasi struktural penuh, kebijakan ekonomi definitif yang jelas yang akan menghasilkan pertumbuhan dan memastikan ada keadilan distributif, terlepas dari ras," jelas dia.
Anwar menambahkan bahwa PKR sudah mulai mempersiapkan diri untuk pemilihan, bahkan sementara Pakatan Harapan menegaskan bahwa mereka diberi mandat untuk memerintah tetapi PN telah merebut kekuasaan "dengan cara berbahaya".
"Kami memiliki mandat, kami memiliki nomor, maka mandat harus dikembalikan," tegas Anwar.
"Tetapi meskipun demikian, kita harus siap untuk pemilihan. Itu jelas agenda. Kita telah menyiapkan mesin pemilihan kita untuk negara bagian. Dan kita harus siap," tandas dia.
KEYWORD :Anwar Ibrahim Mahathir Mohamad PM Malaysia
