JAKARTA - DPDRI selama ini tengah membutuhkan kepercayaan dan dukungan masyarakat untuk menjadikan lembaganya semakin representatif sebagai institusi perwakilan daerah. Mengusung aspirasi daerah, DPD selalu menuntut hak tugas pokok serta fungsi yang sama dengan DPR.
Karena itu muncul guliran wacana penguatan DPD untuk dikawal melalui amandemen UUD 45 kelima.
Pengamat Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menekankan agar DPD tidak ciut nyali pasca tertangkapnya ketua DPDRI Irman Gusman melalui lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK kemarin Sabtu dini hari (17/9/2016).
"Irman salah satu nahkoda yg menjadi harapan banyak orang untuk menjadikan DPD yang lebih baik dan besih di mata publik, seolah olah pupus sudah harapan tersebut. Oleh karena itu, terlepas dari peristiwa di atas, isu wacana penguatan DPD tidak boleh terhenti melaju, sehingga keberadaan DPD benar benar dirasakan oleh masyarakat. Realitas sekarang keberadaan DPD antara ada dan tiada. Keberadaannya, dampak dan manfaatnya belum terlalu dirasakan masyarakat," ujar penulis buku "Lorong Gelap DPDRI" ini di Jakarta, Minggu (18/9/2016).
Pria yang biasa disapa Ipang ini mengaku prihatin dengan jeratan kasus yang menimpa orang nomor satu di DPDRI tersebut. Padahal, kata dia, Irman merupakan sosok panutan perwakilan DPD yang dikenal aktif menyuarakan anti korupsi.
"Daya kejut dan rasa tidak percaya operasi tangkap tangan (OTT) ketua DPD Irman Gusman oleh KPK. Selama ini Irman Gusman dikenal sebagai sosok tokoh anti korupsi. Miris dan prihatin terkait penetapan tersangka Irman Gusman," imbuhnya.
Kendati demikian, lanjut Ipang, DPD harus terus berbenah. Menurutnya, seluruh anggota DPD harus menanamkan komitmen untuk mengembalikan citra baik lembaganya di hati masyarakat.
"Ini pertama kali dalam sejarah anggota DPD RI di tetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan KPK. Peristiwa ini jelas mengerus kepercayaan publik (dis-trust) terhadap DPD," pungkasnya.
KEYWORD :
