Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo. (Foto: AFP)
Teheran, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, Amerika Serikat (AS), mencoba untuk membanjiri Asia Barat dengan semua jenis senjata AS bahkan ketika undang-undang negaranya sendiri melarang tindakan semacam itu.
Pernyataan itu disampaikan Zarif di Twitternya pada Senin (24/8), Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, AS akan menemukan cara menyeimbangkan membantu sekutu militernya, Uni Emirat Arab (UEA), tanpa melemahkan keunggulan militer kualitatif (QME) Israel.
Pernyataan Pompeo muncul di tengah kontroversi mengenai apakah AS akan menjual jet siluman F-35 ke Abu Dhabi, setelah pejabat UEA mengumumkan rencana sepenuhnya menormalkan hubungan dengan Israel.
Jurgen Klopp Tolak Tawaran Latih Timnas AS
"AS memiliki persyaratan hukum sehubungan dengan QME, dan kami akan menghormatinya," kata Pompeo, menambahkan, "Kami juga memiliki hubungan keamanan 20 tahun lebih dengan UEA."
Menanggapi pernyataan itu, Zarif mengatakan, mantan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) itu sama sekali tidak ragu untuk melanggar hukum negaranya sendiri.
"Berdiri di samping ancaman nuklir #1 Dunia, dia (Pompeo) menyatakan keinginannya untuk membanjiri wilayah kami dengan lebih banyak senjata AS- semuanya sambil mencoba menghalangi normalisasi yang sah dari pertahanan Iran
kerjasama dengan dunia" kicau Zarif.
Ia lanjut mencatat, rencana pejabat AS untuk membanjiri kawasan Asia Barat dengan senjata AS datang meskipun fakta bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump mencoba untuk menghalangi normalisasi yang sah dari kerja sama pertahanan Iran dengan dunia.
Jurgen Klopp Tolak Tawaran Latih Timnas AS
Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang rencana pemerintah AS menjual lebih banyak senjata ke negara Asia Barat, Zarif menunjuka artikel 24 Juli New York Times, yang mengungkapkan rencana pemerintahan Trump menjual drone bersenjata besar kepada Arab Saudi dan UEA.
The New York Times mencatat bahwa keputusan pemerintahan Trump ditentang secara internal oleh pejabat pengawas senjata dan anggota parlemen yang mencoba membatasi penyebaran drone tersebut, terutama di negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA.
Artikel tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah AS sedang mencoba untuk mengabaikan bagian dari perjanjian kontrol ekspor senjata internasional yang telah dibuat oleh Amerika Serikat lebih dari tiga dekade lalu".
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS membela penjualan senjata Washington ke Arab Saudi setelah laporan pengawas mengatakan Departemen Luar Negeri gagal sepenuhnya menilai risiko kematian warga sipil di Yaman yang dilanda perang.
Pompeo mengatakan, departemennya melakukan segalanya sesuai dengan aturan sehubungan penjualan senjata ke Riyadh pada Mei 2019. "Saya bangga dengan pekerjaan yang dilakukan tim saya. Kami mendapat hasil yang sangat bagus. Kami mencegah hilangnya nyawa," klaimnya.
Tahun lalu, baik Partai Republik dan Demokrat AS menentang penjualan tersebut, tetapi Trump memveto resolusi pada Juli 2019 untuk memblokir transfer dan tidak ada cukup suara untuk menimpanya.
Trump memveto tiga resolusi kongres yang melarang penjualan senjata miliaran dolar ke Arab Saudi dan UEA, yang telah melakukan kejahatan perang di Yaman selama lebih dari empat tahun.
Dalam pesan veto kepada Kongres yang dirilis oleh Gedung Putih, Trump berpendapat bahwa RUU tersebut akan melemahkan daya saing global AS dan merusak hubungan penting dengan sekutunya.
Pada Mei, pemerintahan Trump meminta ketentuan darurat dari undang-undang yang mengatur penjualan senjata untuk mendorong penjualan amunisi senilai USD 8,1 miliar dalam 22 transfer yang tertunda ke Arab Saudi dan UEA dan Yordania tanpa periode peninjauan kongres. (Press TV)
KEYWORD :Mike Pompeo Amerika Serikat Penjualan Senjata Uni Emirat Arab Asia Barat
