Anggota Komisi VI Curiga Pimpinan DPR Mau "Maen-Maen" Soal PMN

Jakarta - Anggota komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso mencurigai pimpinan DPR tengah membangun skema intervensi soal mekanisme pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap sejumlah perusahaan BUMN. Kecurigaan Bowo tersebut muncul setelah beredarnya undangan rapat antara sejumlah direksi perusahaan penerima PMN dengan pimpinan DPR, Rabu kemarin (28/9/2016).

"Ada apa ini, kok BUMN penerima PMN rapat dengan pimpinan DPR?, sangat disesalkan hal ini," ujar politisi Golkar ini saat diwawancara di Jakarta, Kamis (29/09/2016).

Bowo mempertanyakan garis kordinasi kerja antara pimpinan DPR dan para direksi BUMN. Apalagi, kata dia, dari tulisan yang terdapat diundangan yang beredar jelas memperlihatkan adanya tujuan rapat untuk membahas masalah PMN. "Bisa di indikasikan pimpinan DPR mau bermain di PMN sepertinya ini," sindir Bowo.

Bowo menegaskan pimpinan DPR dapat melanggar UU jika benar melakukan rapat pembahasan PMN bersama para direksi perusahaan BUMN. Berdasarkan aturan, kata dia, rapat tersebut tidak boleh dilakukan dengan pimpinan DPR RI.

"Pimpinan DPR bisa dikatakan melanggar UU MD3 serta tidak menghormati kesepakatan paripurna 20 Januari 2016 dimana disitu jelas dinyatakan bahwa komisi VI lah yang berhak melakukan pembahasan dengan BUMN penerima PMN. Pimpinan DPR itu kan tugasnya melakukan pengaturan dan komunikasi dengan komisi-komisi serta fraksi. Bukan melakukan rapat tanpa sepengetahuan komisi yang merupakan mitra kerjanya. Aneh ini," tandas Bowo.

Seperti diketahui, beredar surat undangan rapat dari kemeneg BUMN yang ditujukan pada BUMN penerima PMN untuk melakukan rapat membahas PMN dengan pimpinan DPR RI.

Disatu sisi, saat ini terjadi polemik menyangkut persoalan PMN di DPR. Komisi VI DPR tengah bersengketa rebutan hak pembentukan Panja PMN.

Padahal, rapat paripurna pada 20 Januari 2016 lalu telah memutuskan bahwa pembahasan PMN menjadi kewenangan dari komisi VI. Sedangkan komisi VI sendiri telah menjalankan tugasnya untuk membahas PMN bersama kementerian BUMN pada bulan Juli 2016 lalu.

Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari ketua DPR setelah komisi VI melaporkan hasil pembahasannya terkaait PMN. Malah, muncul polemik sengketa dimana tiba-tiba komisi XI DPR ingin mengambil alih pembentukan Panja PMN yang sebenarnya menurut hasil rapat paripurna menjadi kewenangan komisi VI.

JURNAS VIDEO :

Legenda Inggris Puji Performa Caoimhin Kelleher

KPK Berpeluang Jemput Paksa Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Prabowo Dijadwalkan Tiba di Jakarta Hari Minggu

Martin Odegaard Pulih, Arsenal Bisa Tancap Gas

PILIHAN REDAKSI :

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan