Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengkritik langkah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengangkat isu kebangkitan komunis dan PKI gaya baru. Termasuk soal pemutaran Film G30S-PKI yang sarat muatan politik.
Menurut Usman Hamid, isu PKI ini sangat erat dengan politik kekuasaan, bahwa Film G30S-PKI sudah mengalami revisi bahkan oleh Jenderal Angkatan Darat sendiri.
"Versi orde baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI itu kan ditinjau oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie jenderal Yunus Yosfiah lalu ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie ketika itu juga oleh Juwono Sudarsono," kata Usman, dalam diskusi daring yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Selasa (29/9/2020).
"Hal yang seperti ini saya kira berlangsung di era reformasi bukan karena ini ada PKI seperti yang digembar-gemborkan Pak Gatot, dengan segala hormat dengan segala kerendahan hati saya, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan itu tidak masuk akal," tambah Usman.
Ia juga menjelaskan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), ada usaha untuk melakukan semacam pembenahan terhadap kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu.
Konsekuensinya, sempat pula dalam masa itu ada usulan mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Tentang larangan Ajaran Marxisme komunisme dan leninisme.
"Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas tragedi 65, mengupayakan rekonsiliasi Akar Rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang wenang dengan tuduhan PKI," papar Aktivis HAM itu.
"Sayangnya Pak Amien Rais, Pak Yusril menentang langkah Presiden Gus Dur yang melakukan rekonsiliaasi tersebut," sambung Usman.
Kemudian di era Presiden Megawati bahkan muncul sebuah UU yang melarang orang-orang yang dianggap terlibat PKI tak boleh terlibat dalan Pemilu tahun 2003. Namun, akhirnya UU itu dikoreksi oleh MK karena dianggap menyimpang dari UUD 1945.
"Ini sebenarnya perkembangan politik yang sangat baik menurut saya, mempersamakan derajat warga negara. Jadi, meski mantan PKI dibolehkan untuk ikut pileg sebagai warga negara," sebutnya.
Usman juga menyinggung sejumlah pernyataan Presidium KAMI, bahwa salah satu indikasi adanya kebangkitan Komunis adalah adanya oligarki. Menurut Usman padangan tersebut keliru, sebab oligarki sejatinya adalah musuh kaum komunis.
"Kalau kita sekarang mau bicara mana kebangkitan PKI, seperti yang disampaikan Presidium KAMI, dalam sebuah televisi mereka mengatakan tanda-tanda kebangkitan PKI adalah adanya oligarki. Menurut saya ini keliru fatal karena kajian ilmiah dari Benedict Anderson dan kawan kawan, jelas bahwa musuh PKI itu oligarki," tegasnya.
Ia memaparkan bahwa Oligarki adalah orang-orang yang menguasai kekayaan alam luar biasa, kekayaan materil luar biasa dan jumlah mereka sedikit dan hari ini merugikan kepentingan rakyat Indonesia yang banyak, termasuk masyarakat adat.
Usman menjadi pembicara diskusi bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (purn) Agus Widjojo tentang `Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?` yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) pada Selasa (29/9/2020).
Hadir narasumber lainnya yakni Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie, Direktur Eksekutif LKIP Eduard Lemanto, Peneliti Senior CSIS J Kristiadi, dan moderator Frederik Bios.
Komunisme Amnesty Internasional Gatot Nurmantyo G30S PKI
